Gaji Naik dan Kebohongan Publik

BADAI kebohongan yang menerjang pemerintahan Yudhoyono belum lagi reda ketika Presiden, di hadapan peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Jakarta Utara, Jumat (21/1), menyatakan: "Hingga tahun keenam atau ketujuh, gaji presiden belum naik…"

Karena disampaikan di tengah depresi ekonomi yang melanda mayoritas rakyat yang daya belinya kian ngedrop, curhat Presiden soal gaji ini karuan saja berubah jadi puting beliung. Menerbangkan harapan rakyat terhadap Yudhoyono sebagai pemimpin yang bakal mengatasi berbagai persoalan hidup bangsanya.

Banyak juga yang merespons keluhan Kepala Negara soal gaji ini dengan memobilisasi sumbangan uang recehan lewat kotak “Koin untuk Presiden”. Tentu saja tujuan kegiatan ini berbeda dengan ketika masyarakat menggalang dana bagi Prita lewat “Koin untuk Prita” tempo hari.

Sebab “Koin untuk Presiden” merupakan ekspresi sinisme dan kejengkelan publik terhadap egoisme Yudhoyono, yang dianggap lebih mementingkan nasibnya sendiri ketimbang derita puluhan tahun yang dialami jutaan rakyatnya.

Memang pihak Istana, juga orang-orang Presiden di partai (Demokrat) maupun di DPR, sudah berusaha keras menjelaskan bahwa pernyataan soal gaji itu bukan curhat Presiden ingin naik gaji.

Akan tetapi, alih-alih meredam kegeraman publik, bantahan itu justru semakin menambah keyakinan masyarakat bahwa di Istana memang semakin banyak kebohongan. Sebab faktanya orang Demokrat di DPR seperti Achsanul Qosasih, mengusulkan kenaikkan gaji Presiden. Pembantu Presiden yang bernama Agus Martowardojo (Menteri Keuangan), juga punya agenda menaikkan gaji Presiden.

Kini isu Presiden minta naik gaji sudah gulung-menggulung dengan pernyataan para pemuka lintas agama yang pernah mengungkapkan adanya “kebohongan dalam pemerintahan”.

Melihat sikap pemerintah yang makin tidak sensitif terhadap penderitaan yang dirasakan rakyatnya, kombinasi dua hal di atas (kenaikan gaji Presiden dan terkuaknya kebohongan pemerintah), ditambah sederet problem bangsa yang makin melingkar-lingkar tak karuan, memang bisa menimbulkan “gempa politik” berdampak “tsunami sosial” seperti terjadi di beberapa negara dalam pekan-pekan terakhir ini.

Berbeda dengan gempa dan tsunami dalam perspektif peristiwa alam, “gempa politik” dan “tsunami sosial” sesungguhnya relatif bisa dicegah. Tentu saja kalau ada kesadaran kolektif di kalangan elit kekuasaan, tokoh publik (pergerakan) dan para pemuka agama.

Tapi celakanya, kesadaran kolektif bahwa di negeri ini sedang terjadi demoralisasi dan anomali di segala bidang inilah yang sulit diwujudkan. Sebab para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) merasa masih on the track meskipun rakyat telah kehilangan kepercayaan kepada mereka.

Buktinya, masih ada yang mempersoalkan cara pemuka agama melontarkan kritik terhadap pemerintah yang dianggap terlalu kasar hanya karena berkata jujur tentang adanya “kebohongan dalam pemerintah Yudhoyono”.

Memang sangat menyedihkan, ketika rakyat hanya punya tiga pilihan untuk bertahan hidup (utang, mengurangi makan, atau bunuh diri) akibat kelalaian para penyelenggara negara memainkan perannya, masih ada orang yang mempersoalkan etika atau tata cara mengritik pemerintah.

Lebih menyedihkan lagi, KH Said Agil Siradj ternyata termasuk yang mempersoalkan etika dan fatsoen mengritik pemerintah yang dilakukan para pemuka agama itu. Padahal sebagai Ketua Umum PBNU, yang warganya (Nahdliyin) paling banyak menderita akibat berbagai kebijakan pemerintah, sepantasnya KH Said berada di baris paling depan dalam memperjuangkan nasib rakyat.

Pak Kiai, korban (rakyat) sudah berjatuhan akibat ketidakhadiran pemerintah dalam setiap persoalan bangsa. Demoralisasi dan anomali sudah terjadi di segala bidang. Masih perlukah kita mempersoalkan tata cara dan etika mengritik?