Tjahjo Kumolo: Kami Tidak Pada Posisi Berjuang Masuk Kabinet

RMOL. Beredar kabar bahwa Partai PDI Perjuangan mendapat tawaran dari Presiden SBY untuk mengisi tiga kursi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Isu ini makin panas setelah Pre­siden mengantongi empat men­teri yang mendapat rapor merah. Penilaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi kerja para kabinet yang dilakukan Unit Kerja Pre­si­den bidang Pengawasan dan Pe­ngendalian Pembangunan (UKP4) yang dikomandani Kun­toro Mang­kusubroto.

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui kalau partai­nya pernah mendapat tawaran  untuk masuk barisan koalisi. Se­bagai imbalannya, kader banteng akan mendapat tiga kursi menteri.

“Soal ditawari mungkin ada ya. Namanya sesama partai politik kan pasti ada komunikasi politik lewat siapapun baik warning me­lalui opini media dan berbagai komunikasi lainnya,” kata Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta kemarin.

Tjahjo  meminta agar Presiden SBY tidak lagi menunda-nunda reshuffle kabinet. Dengan demi­kian keputusan politik pemerin­tah yang harusnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat cepat terwujud. “Tapi PDI Perjuangan tidak pada posisi berjuang untuk berusaha masuk kabinet,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

PDIP ditawari 3 kursi menteri untuk masuk barisan koalisi,  ba­gai­mana sikap PDI Perjua­ngan?
PDI Perjuangan hanya tertarik bahwa Presiden harus segera me­lakukan reshuffle kabinet. De­ngan demikian keputusan politik pemerintah yang harusnya bero­rien­tasi pada peningkatan kese­jahteraan rakyat cepat terwujud. Ini yang selalu PDI Perjuangan per­juangan dalam rangka pening­katan kesejahteraan rakyat. PDI Perjuangan tidak pada posisi berjuang untuk berusaha masuk kabinet. Kita di luar kekuasaan saja sebagaimana amanat keputu­san Kongres III PDI Perjuangan di Bali yang lalu.

Bagaimana PDI Perjuangan menyikapi desas-desus akan masuk koalisi jangka pendek?
Soal sinyalemen dan berbagai isu bahwa PDI Perjuangan akan koalisi jangka pendek dengan partai pendukung pemerintah kan sudah dijawab  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno­putri dalam pidato umum Hari Ulang Tahun partai 10 Januari lalu, dan ditambah sikap keputu­san Kongres III Bali.

Menurut Mubarok, satu2nya alasan mengapa PDIP belum bisa berkoalisi dengan Demo­krat karena belum ada restu Mega, tanggapan Anda?
Isu yang berkembang melalui statement Pak Mubarok sah-sah saja. Namanya juga politik. Na­mun keputusan tidak bergabung da­lam partai adalah keputusan partai, bukan karena faktor Ibu Megawati. Ibu Mega terpilih se­bagai Ketua Umum dalam kong­res dan Ibu Mega selalu konsisten melaksanakan amanat kongres. Jadi Pak Mubarok kalau pernya­taannya begitu karena beliau ti­dak paham proses pengambilan kepu­tusan di internal partai kami saja.

Jadi kami tegaskan soal tidak mau menerima ajakan bergabung dalam koalisi atau masuk kabinet bukan tergantung pada keputusan pribadi Ibu Megawati tapi ini su­dah merupakan keputusan orga­nisasi, keputusan partai sebagai­mana amanat kongres yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh partai.

Bukankah PDI Perjuangan – Partai Demokrat intens melaku­kan komunikasi politik?
Soal sesama parpol memba­ngun komunikasi politik ya wajar saja. Namanya politik kan harus membangun komunikasi dalam berbagai aspek.

Atas tawaran kursi kabinet itu bagaimana Anda menyika­pinya?
PDI Perjuangan berterima ka­sih kalau ada tokoh-tokoh di se­ke­liling Presiden SBY yang me­nawarkan posisi kabinet pada PDI Perjuangan. Tapi maaf, PDI Perjuangan masih memegang amanat keputusan politik kongres partai kami yang harus berada di luar pemerintahan. Koalisi ke  ­kua­saan ini setidaknya sampai 2014

Berdasarkan pengakuan UKP4 ada 4 menteri yang men­dapat rapor merah. Apa mereka layak direshuffle?
Reshuffle kabinet harus kita letakkan bahwa ada tidaknya re­shuffle merupakan hak prerogatif presiden. Jadi biarlah Presiden SBY dengan perangkatnya mela­kukan evaluasi second obyektif para anggota kabinetnya yang akan diganti. Reshuffle kabinet sah-sah saja dan Presiden SBY tidak perlu ditekan-tekan, dari ma­syarakat termasuk PDI Perjua­ngan. Namun PDI Perjuangan melihat bahwa banyak sekali pem­­bantu presiden yang tidak paham posisinya. Keputusannya, kebijakannya yang akhirnya me­nimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah inilah yang harus segera direspon. Ka­lau tidak, bisa-bisa malah akan mengganggu kredibilitas peme­rintah dan akhirnya yang rugi adalah rakyat karena mereka tidak merasakan dampak manfaat dari kebijakan para menteri-men­teri tersebut. Seharusnya kepu­tusan politik pemerintahan SBY harus berorientasi pada pening­katan demokrasi dan kesejah­teraan rakyat.

Kinerja kementerian apa saja yang tidak optimal?
Menurut saya, salah satu ke­bijakan yang tidak pro rakyat yang menyebabkan kiamat bagi para petani kita, yakni: Pertama, pemerintah menghapuskan tarif bea masuk untuk empat produk pangan yaitu beras, terigu, kede­lai dan pakan ternak. Kemudian soal cabe dan climate change ter­nyata hanya menjadi alasan untuk melakukan liberalisasi perda­gang­an. Ini aneh.

Emang Kenapa?
Petani yang harusnya disubsidi  sekarang kok malah importir. Ini kan terbalik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki equilibrium policy terhadap soal ini. Kebijakan yang diambil tersebut adalah driving panic policy. Dan akhirnya ma­suk perangkap World Trade Orga­nisation (WTO) lagi. Jadi DPR, petani dan peternak harus menolak, harus protes atas kebi­jakan yang jelas-jelas tidak ber­pihak pada rakyat kecil ini, khu­susnya kepada para petani dan peternak.

Selain itu?
Ya belum lagi dalam kabinet ini yang ternyata banyak tumpang tindih. Egoisme sektoral sangat kuat yang menghambat percepa­tan pembangunan nasional. Se­mentara posisi Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Na­sional) sekarang kecenderungan­nya tidak dapat menjalankan fung­sinya sebagai badan perenca­naan pembangunan sebagaimana mestinya karena peranannya su­dah diambil Departemen Keuang­an. Ini bisa dilihat dalam kaitannya dengan Undang-Un­dang No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Belum juga banyaknya lembaga-lembaga formal yang dibentuk Presiden yang mempunyai kewenangan diatas kementerian yang ada dimana lembaga ini ternyata ber­wenangn juga memanggil depar­te­men-departemen terkait. Ini bisa-bisa menghabiskan waktu dan jalur birokrasi yang sa­ngat panjang. Bukankan kondisi-kon­disi ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini pada posisi darurat? Semuanya formal kons­titu­sional saja. Dan yang saya pahami, semisal dengan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Negara (APBN) yang jum­lahnya sudah mencapai Rp 1.200 triliun. Harusnya dengan angga­ran besar ini program pengen­ta­san kemiskinan dan peng­anggu­ran bisa dijawab tapi reali­tasnya tidak demikian.

Letak kesalahannya di mana?
Pada aspek koordinasi yang tidak jalan dengan baik sementara di sisi lain perencanaan pembia­yaan ada pada Departemen Ke­uangan yang seharusnya dibagi karena aspek budget dan program menyatu. Ini terjadi karena egois­me sektoral masih sangat kuat.

Dengan realitas tersebut, ma­kin kuat untuk terjadinya re­shuffle?
Menurut saya tidak ada alasan lagi bagi Presiden untuk menun­da-nunda reshuffle kabinet. Kasihan rakyat Indonesia. Soal siapa yang layak untuk diganti, saya kira Presiden sudah tahu.

Soal skandal Century, sejauh ini bagaimana sikap PDI Per­juangan?
Menyangkut penggunaan hak DPR terkait skandal Century, Fraksi PDI Perjuangan kan harus cermat kapan waktunya dulu. Bukannya posisi fraksi kami tidak mayoritas. Fraksi kami tentu harus cer­mat berhi­tung. Pasti ada sikap fraksi, tapi kami tidak mau ditarik-tarik, diklaim secara politik dalam hak penga­wasan DPR tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan di DPR akan berhitung cermat soal ber­gulirnya penggunaan Hak Me­nyatakan Pendapat. Fraksi PDI Perjuangan tidak mau ge­gabah dalam mengambil keputu­san politik soal Hak Menyatakan Pen­dapat yang syarat persetujuan pengusulannya dipermudah oleh putusan MK. Pihak kami sedang berhitung agar HMP tidak di­klaim secara politik ga­gasan ke­lom­pok atau perorangan. Kepu­tusan fraksi ha­rus solid dalam menyikapi ini.  [RM]