Berita

Reshuffle Bukan Solusi, Jumlah Menteri Cukup 15

SABTU, 15 JANUARI 2011 | 16:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Menteri-menteri di kabinet dianggap membahayakan Presiden SBY, karena selalu memberikan data-data yang selalu berlawanan dengan fakta. Hal itu pun sesuai dengan sebutan pembohong, yang ditujukan para pemuka agama kepada pemerintah.

"Solusinya bukan reshuffle, tapi ubah struktur menjadi kabinet profesional, bahkan kalau bisa jangan ada orang partai," kata Gurubesar Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (15/1).

Ia membantah jika dikatakan jabatan menteri tidak butuh orang-orang profesional, karena jabatan itu merupakan jabatan politik.


"Pengangkatannya politik oleh presiden, tapi bukan berarti jabatan politik, disini orang-orang yang profesional harus ditempatkan bukan politisi," katanya.

Dia menyarankan SBY mengikuti jejak pendahulunya, almarhum Soeharto, yang ketika berkuasa merekrut para akademisi handal dari Universitas terbaik untuk duduk di kabinet sesuai pos dan keahlian masing-masing.

"Harus ada perubahan radikal dan mendasar dalam bentuk kabinet baru. Menko-Menko itu hapus saja, termasuk wakil menteri hapus saja," katanya.

Ia bahkan bisa menjamin, pemerintahan akan lebih baik, kalau jumlah menteri hanya 15 orang di bidang-bidang yang sangat penting.

"Keuangan, perdagangan, pertahanan, Menlu, pendidikan nasional dan beberapa lain yang teramat penting. Dan harus ada leadership yang tegas dari SBY, harus berani keras pada bawahan," pungkasnya.[ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya