RMOL. Dewan Perwakilan Daerah prihatin atas lemahnya penegakan hukum. Contoh, kasus pelantikan Wali Kota Tomohon, Jefferson Rumajar, di balik jeruji besi. DPD mendorong pemerintah membatalkan pelantikan Jefferson Soelaiman Rumajar sebagai Walikota Tomohon dan membenahi sistem penegakan hukum.
Pernyataan tersebut dilontarkan dalam konferensi pers, yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Laode Ida, Ketua Komite I DPD Dani Anwar, Ketua Komite III Istibsyaroh, Anggota DPD Asal Sulawesi Utara Ferry Tinggogoy, Anggota DPD Asal Papua Paulus Yohanes Sumino , dan Anggota DPD Asal DKI Jakarta Pardi, di ruang pers DPD, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/01).
Dani Anwar prihatin dengan maraknya korupsi, yang berkaitan dengan Pemilukada Terbukti dengan beberapa orang yang setelah dilantik langsung masuk penjara.
Sementara, Paulus Yohanes Sumino mengatakan, bahwa penyelesaian kasus korupsi adalah masalah etika kenegaraan. Ia menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi saat ini masih ragu-ragu.
â€Sekarang Presiden ragu-ragu, menurut saya, dia mau pimpin pemberantasan korupsi di depan tetapi hasilnya mana sekarang ini,†tegasnya.
Laode Ida meminta, agar pemerintah pusat tegas melakukan pembenahan terhadap daerah bagi pejabat yang terindikasi korup. Ia juga meminta, agar pejabat-pejabat daerah yang memiliki rekam jejak
disclaimer jangan dimanjakan.
â€Terhadap bupati yang bermasalah harus dibatalkan pelantikannya dengan segala konsekuensi kebijakannya,†tegas Laode.
Persoalan lainnya yang tidak kalah penting, menurut Laode Ida, adalah penanganan TKI, serta masalah kenaikan harga yang harus segera diintervensi negara. Berbagai permasalahan ini akan dibawa DPD RI ke dalam rapat-rapat kerja untuk segera dibahas penyelesaiannya.
[ald]
