RMOL. Pemerintah sudah menunjukkan sikap tegas dan tepat, dengan
memberikan prasyarat yang harus dipenuhi oleh Research In Motion (RIM) dengan produknya yang bernama Blackberry, dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
Namun, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi yang intensif bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, agar tidak bias dan cenderung menimbulkan tanggapan yang negatif dari masyarakat.
"Yang harus dipahami masyarakat adalah delapan poin yang harus dipenuhi oleh pihak RIM, tidak sepotong-potong, sehingga akan menimbulkan akses yang negatif dan prasangka buruk terhadap pemerintah," tegas anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal, kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (13/1).
"Yang harus dipahami masyarakat adalah delapan poin yang harus dipenuhi oleh pihak RIM, tidak sepotong-potong, sehingga akan menimbulkan akses yang negatif dan prasangka buruk terhadap pemerintah," tegas anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal, kepada
Rakyat Merdeka Online, Kamis (13/1).
Menurutnya, opini yang beredar di masyarakat terkait kebijakan Menkominfo, Tifatul Sembiring, itu hanya seputar pemblokiran situs-situs porno, namun poin lainnya seakan-akan kurang direspons oleh masyarakat, hingga menimbulkan opini yang bias.
Sebagai catatannya dalam kaitannya dengan salah satu prasarat yang diajukan oleh pemerintah kepada pihak RIM, yang berkaitan dengan pemblokiran situs-situs porno, harus betul-betul dilakukan pengawasan secara periodik, karena kebijakan ini sudah lama diterapkan, namun di lapangan kebijakan ini belum bisa berjalan secara efektif, karena masih banyaknya situs porno yang masih bisa diakses oleh masyarakat.
"Pengadaan
server atau
repeater di Indonesia oleh pihak RIM harus betul-betul diwujudkan sehingga nantinya arus informasi yang beredar pada layanan Blackberry dapat dipantau, guna kepentingan pemberantasan korupsi dan terorisme," ujar Paula.
Selain itu, pemanfaatan
software produk dalam negeri dan rekrutmen tenaga kerja lokal, harus betul-betul diwujudkan, guna mengurangi angka pengangguran. Dan pemanfaatan
software lokal merupakan salah satu poin penting guna posisi dan daya saing bangsa ini di mata dunia.
"Kita dukung kebijakan ini, karena pemerintah tidak gegabah dan hanya cari sensasi saja," tegasnya.
[ald]
