RMOL. Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan lahan tanaman pangan melalui program pembaruan agraria, bukan melalui food estate, untuk menurunkan jumlah impor dan menjamin ketersediaan pangan dalam negeri.
Melalui Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, dalam pernyataan yang diterima Rakyat Merdeka Online hari ini (Rabu, 12/1), SPI juga merekomendasikan pemerintah mengubah arah kebijakan subsidi pertanian agar ditujukan langsung kepada keluarga-keluarga tani, bukan kepada perusahaan penghasil sarana produksi ataupun distributor besar.
Saat ini sistem subsidi masih bias yang menguntungkan distributor tanpa
disertai pengawasan hingga ke tingkat petani. Situasi ini menyebabkan hampir setiap tahun petani senantiasa mengalami kelangkaan pupuk maupun benih.
disertai pengawasan hingga ke tingkat petani. Situasi ini menyebabkan hampir setiap tahun petani senantiasa mengalami kelangkaan pupuk maupun benih.
"Untuk itu kami mendesak kepada pemerintah agar pemberian subsidi langsung kepada petani juga sebagai cara mengembangkan teknologi benih, pupuk di level petani,†sambung Henry.
Peran Bulog sebagai lembaga yang berperan menjaga stabilitas harga dan persediaan pangan dalam negeri harus ditegakkan kembali, terutama menyangkut bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, minyak goreng dan gula.
SPI juga menuntut pemerintah agar mengambil langkah tegas mencegah terjadinya spekulasi produk pertanian yang dapat merugikan masyarakat luas. Diperlukan investigasi dan penyelidikan yang komprehensif terhadap kemungkinan penimbunan bahan pangan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pangan dan spekulan.
[ald]
