Berita

Seolah Tidak Ada Pemerintah, Rakyat Berjuang Sendirian

SELASA, 11 JANUARI 2011 | 17:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, didesak melakukan upaya nyata untuk kesejahteraan rakyat, tidak terus mengembangkan wacana yang tidak perlu di hadapan publik.

"Presiden dan Wapres harus berbuat serius untuk rakyat yang sudah makin susah hidupnya. Jangan ngomong terus seolah-olah tidak  ada apa-apa," kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (11/1).

Mantan aktivis Institut Teknologi Bandung era 80-an itu menilai, hingga 14 bulan memimpin  pemerintahan, Presiden SBY dan Wapres Boediono hampir tidak melakukan pekerjaan yang hasilnya bisa dirasakan rakyat banyak. Presiden, katanya, lebih banyak  pidato dan rapat-rapat. Sementara Wapres tidak jelas pekerjaannya.


Di  sisi lain Syahganda melihat, rakyat justru kini berjuang sendirian mengatasi  melonjaknya harga pangan termasuk beras dan cabai, bertahan menata hidup paska bencana, menghadapi kekuatan preman berkedok pejabat  publik dan politisi, serta berjuang tanpa henti mempertahankan hidup saat bekerja di luar negeri.

"Negara ini ada pemerintah tetapi seolah-olah tidak ada pemerintah. Rakyat seperti tidak peduli dengan Presiden atau Wapres," jelas mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia  itu.

Mengenai aspek hukum, lanjutnya, perkembangan penegakan supremasi hukum juga nol besar, bahkan bisa dikatakan negatif dengan terungkapnya kasus "keluyuran" Gayus Tambunan dan tidak tuntasnya kasus Bank Century.

Sedangkan  terkait ekonomi, pemerintah malah kehilangan aset negara dengan melepas saham  Krakatau Steel sangat murah, ditambah rencana konyol penghapusan subsidi Bahan  Bakar Minyak (BBM) yang akan berakibat inflasi dan menimbulkan beban ekonomi  masyarakat kian berat.

"Lakukan gebrakan riil untuk mengangkat hidup rakyat secara sederhana, yang membumi, yang  lebih dibutuhkan rakyat, seperti turunkan harga Sembako, ganti menteri yang tidak efektif, dan tegakkan hukum kepada para koruptor," pinta Syahganda.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya