RMOL. Megawati Soekarnoputri mengritik habis-habisan arah ekonomi bangsa yang menurutnya tidak sesuai amanat konstitusi UUD 45 dan Pancasila.
Mega memberikan beberapa contoh dampak pembangunan ekonomi yang tidak pro rakyat, seperti pengurangan sistemastis subisidi rakyat dengan dalih kepentingan publik, korupsi yang terus berlangsung tanpa koreksi, ketergantungan pada impor barang dan pinjaman luar negeri yang menurutnya mengakibatkan kelunturan kedaulatan sebagai sebuah bangsa.
Tapi, lanjut Mega, pemerintah tidak pernah mengatakan, bahwa kerawanan pelarian modal asing yang terus menerus spekulatif akan mengancam. Kalau hal itu terus berlangsung, stabilisasi rupiah akan terus jadi pekerjaan berat.
"Hentikan pengungkapan keberhasilan statistikal itu. Tidak ada salahnya perkuat peran negara, agar Indonesia tak jadi korban pertarungan mata uang dunia," jelasnya, saat pidato politik di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (10/1).
Ia contohkan, krisis yang terjadi di dua kawasan dunia, Eropa dan Amerika, pada akhirnya membutuhkan campur tangan negara. Terbukti kepentingan nasional satu negara jadi hukum tertinggi dalam membangun kedaulatan ekonomi bangsa.
"Ini yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan diri kita. Paling tidak kita harus mampu cukupi kebutuhan pokok secara mandiri untuk pasar dalam negeri kita. Ini yang saya maksudkan dengan prinsip berdiri di atas kaki sendiri atau Berdikari," ujar Mega.
"Saya tidak anti asing. Namun mari kita letakkan kedaulatan pada pangan, energi dan pertahanan. Pilar ekonomi Berdikari dapat diletakkan karena kita percaya bahwa kita bisa Berdikari dan jadi bangsa besar, karena kita punya modal tanah air subur, keindahan alam dan keanekaragaman suku agama dan budaya. Inilah modal besar yang harus kita syukuri," ucapnya.
[ald]
