Syarief Hasan: Elite Parpol Koalisi Ganggu Soliditas Setgab

RMOL. Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi tidak solid. Indikasinya, para elite partai-partai papan tengah seperti PPP, PAN, dan PKS, mengeluhkan dominasi Partai Demokrat dan Golkar di Setgab. Tidak itu saja, sejumlah isu yang telah di­sepakati dalam rapat-rapat Setgab, nyatanya kembali diper­debatkan oleh para elite parpol koalisi di ranah publik, bahkan tak satu suara di DPR.

Meski demikian, pimpinan harian Setgab Koalisi masih membantah Setgab telah retak. Sekretaris Setgab, Syarief Hasan, berargu­men, bahwa kesan tidak solid Setgab timbul karena kegagalan pimpinan parpol koalisi mengkomunikasikan kesepakatan-kesepakatan Setgab kepada para elitenya.

“Yang tidak setuju kan anggota-anggota partai koalisi. Selama pimpinan partai dan fraksinya tetap komit, kan tidak ada masalah. Yang banyak berkomentar itu kan elite partai yang tidak pernah ikut rapat di Setgab,” kilahnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karena itu, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengklaim, persoalan Setgab ini hanya riak-riak kecil dari upaya partai koalisi untuk menyamakan persepsi dalam men­dukung kebijakan pemerintah.

“Itu hanya riak-riak kecil saja. Kecuali kalau pimpinan partai­nya yang ngomong begitu, baru bisa jadi masalah. Tapi itu kan bukan. Kalaupun dikatakan mengganggu, ya meng­ganggu. Tapi kita sendiri nggak memanas kok. Antara sesama partai koalisi tak ada istilah panas. Karena memang tidak ada persoalan di setgab,” ungkapnya.

Berikut petikan lengkap wawancara dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini:

Kabarnya Setgab segera meng­agendakan pertemuan para pimpinan partai peserta koalisi menyusul kabar tidak solidnya koalisi?
Loh, itukan pertemuan para pimpinan partai yang selalu kita agendakan. Itu acara rutin.

Jadi mengumpulkan pimpi­nan partai bukan karena ada ke­resa­han di internal Setgab?
Bukan. Pertemuan itu sudah diagendakan semua.

Apakah hubungan antar par­pol koalisi yang kini memanas, akan menjadi agenda yang di­bahas dalam pertemuan?
Nggak. Kita nggak memanas kok. Di antara partai peserta koa­lisi tak ada istilah panas atau gimana. Tidak ada karena tidak ada persoalan di Setgab.

Bukankah sejumlah elite par­­tai koalisi menyatakan keti­dakpuasannya pada Setgab?
Ah, itukan anggota-anggota biasa di partainya, bukan anggota rapat Setgab yang diisi oleh para pimpinan partai.

Mereka elite parpol dan anggo­ta DPR yang menilai Setg­ab telah menyandera hak politik mereka?
Ya, itu kan anggota-anggota partai yang kebetulan partainya peserta koalisi. Kalau pimpinan partai dan fraksinya tetap komit, kan tidak ada masalah.

Anggota rapat Setgab itukan berasal dari pimpinan partai dan ketua fraksi. Sementara yang ba­nyak berkomentar itu bukan anggo­ta-anggota Setgab, tapi anggota-anggota dari partai Setgab.

Lah, bukankah pendapat me­reka merepresentasikan partai dan fraksi di DPR, karena me­reka pimpinan partai dan anggota DPR?
Mereka-mereka yang komentar itukan tidak pernah ikut rapat-rapat Setgab. Sebenarnya, yang terjadi hanya masalah inter­nal antara mereka dengan pim­pinan partai dan fraksinya.

Jadi itu urusan internal partai masing-masing dong, bukan uru­san Setgab. Kalau di Setgab itu clear, pimpinan partai koalisi te­tap komitmen untuk solid dalam Setgab. Dan komitmen me­reka hingga 2014. Jadi anggota-anggo­­tanya yang ngomong itu anggota-anggota partai biasa, bukan pimpinan partai.

Bukankah jadi persoalan ka­lau pimpinan partainya saja yang solid sementara elite par­tai­nya di bawah memanas?
Justru itu, saya katakan yang dibutuhkan hanya sosialisasi di internal partai masing-masing. Kan persoalannya bukan di Setgab, tapi di internal partai koalisi.

Bagaimana kalau  persoalan­nya bukan karena ke­ti­dak­pua­san partai koalisi, melain­kan memang keinginan bebe­rapa partai koalisi agar Setgab dibu­barkan?
Bagaimana mau dibubarkan, se­mentara mereka sudah komit­men sampai 2014. Komitmennya kan seperti itu.

Jadi, apa perlu Setgab me­minta partai peserta koalisi me­nindak kader-kadernya yang mem­bandel?
Itu urusan internal masin-masing partai. Kita tidak ikut campur.

Tapi sejauh ini kan meng­ganggu hubungan di internal Setgab?
Ya memang berimbas dan ber­pengaruh pada Setgab. Agak mengganggu, tapi kami meng­anggap itu adalah urusan internal mereka.

Jadi polemik yang terjadi se­lama ini hanya riak kecil di in­ternal Setgab?
Ya iyalah, itu hanya riak-riak kecil saja. Kecuali kalau pim­pinan partainya yang ngomong begitu, baru menjadi masalah. Tapi itu kan bukan. Kalaupun di­katakan mengganggu, ya meng­ganggu.

Apa pandangan Anda soal desa­kan sejumlah elite partai dan penga­mat politik agar Setgab di­bu­barkan?
Hahaha... Ya tentunya ada yang senang, ada yang tidak. Pasti begitulah. Namanya juga demo­krasi, ada yang setuju dan ada yang tidak. Tetapi yang penting, menurut saya, mari kita sama-sama menyamakan persepsi untuk membangun bangsa. Jangan perbedaan yang diangkat.

Bagaimana dengan reward dan punishment kepada partai koalisi yang tidak bisa mengen­dalikan kadernya?
Reward dan punishment, saya pikir itu nanti cukup ketua kita (Ketua Setgab Koalisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, red) yang menentukan. Itukan kewenangan beliau sebagai pimpinan Setgab. Kita memang belum pernah memikirkan itu, tapi yang jelas Setgab dibentuk sebagai forum komunikasi antara partai-partai koalisi untuk me­nyamakan persepsi.

Tetapi kita masih tetap menge­depankan fak­tor check and balan­ces. Perbe­daan pandangan dalam internal Setgab adalah hal biasa, jangan dianggap sebagai hal yang tabu. Yang penting kita ada satu ke­bersamaan dan ko­mit­­men. Kan pada akhirnya, Setgab harus men­dukung kebija­kan pemerintah.

Apa yang mesti dibenahi agar komunikasi di Setgab ti­dak sampai terganggu?
Inikan masalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Parliamentary Treshold (PT), mereka minta supaya dibahas. Tapi kita kan belum membahas­nya secara eksplisit karena kita pikir masih lama. Jadi biarkan wacana ini berkembang dulu dan pasti ada jalan keluarnya. Nama­nya juga kita berkoalisi. Berkoa­lisi itukan pasti ada kebersamaan di dalamnya. Begitu.

Apakah Presiden SBY me­na­ruh perhatian pada memanas­nya hubungan partai koalisi di Setgab?
Kita tetap memperhatikan dan saya pikir Ketua Harian Setgab (Aburizal Bakrie, red) yang harus mengikuti semua ini. Nanti lewat Ketua Harian kita lapor ke ketua (Presiden SBY).

SBY bagaimana menangga­pinya?
Ya, apa yang terjadi dalam Setgab adalah dinamika yang biasa.

Dinamika politik ini bukan­kah menjadi aneh tatkala pe­rang wacana terjadi di internal partai pendukung pemerintah, bukan dengan partai oposisi?
Justru itu, karena semua pim­pinan partai masih menyatakan komit, ya kita minta agar komit­men mereka betul-betul ditunjuk­kan. Gitu saja kita minta. Dan mereka kan sudah menyatakan komit, ya pimpinan Setgab pasti­nya meminta komitmen mereka ditegakkan. Lagipula kita di Setgab melihat semua perbedaan yang ada adalah sesuatu hal yang biasa dalam dinamika demokrasi yang berkembang di masyarakat.

Saat ini ada wacana poros tengah yang digulirkan elite  PKS. Apa ini pernah dibahas di Setgab?
Poros tengah itu, yakinlah tidak akan terjadi. Poros tengah kan tidak jelas arahnya kemana. Kan hanya ada dua, mau pro peme­rintah atau oposisi. Sementara poros tengah kan tidak jelas ke mana. Jadi saya tegaskan, poros tengah tidak akan mungkin terjadi, itu hanya pemikiran yang tidak akan mungkin terimple­mentasikan.

Rapat Setgab kapan dilak­sanakan?
Minggu pertama Januari lah kira-kira.   [RM]