Berita

TNI Bangun 775 Rumah Korban Bencana Alam

SELASA, 28 DESEMBER 2010 | 10:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tentara Nasional Indonesia melaksanakan Bakti TNI rehabilitasi dan atau rekonstruksi serta pembangunan rumah Korban Bencana Alam (KBA) sebanyak 775 unit.

"Bakti TNI ini merupakan kerja sama Mabes TNI dengan Kementerian Sosial sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kemsos RI dengan Mabes TNI," jelas Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, dalam pernyataan persnya.

Pembangunan rumah KBA dilakukan di beberapa wilayah Provinsi Sulsel, Jabar, Jateng, Sulut, NTT, Sulteng dan Provinsi NTB.


Di Kodam III/Siliwangi dibangun sebanyak 307 unit rumah dengan rincian 54 unit rumah KBA di Kabupaten Bandung Barat dan 253 unit rumah tipe 30 di Kabupaten Majalengka.

Di Kodam IV/Dipenogoro sebanyak 51 unit rumah KBA tipe 30 di Kabupaten Purworejo, selesai 20 persen; Kodam VII/Wirabuana sebanyak 331 unit rumah dengan rincian 70 unit rumah KBA di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulut, selesai 6 persen, 109 unit rumah KBA di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulteng, selesai 8 persen dan 122 unit rumah tipe 30 di Kota Palopo Provinsi Sulsel.

Kodam IX/Udayana sebanyak 116 unit rumah dengan rincian 44 unit rumah KBA di Kabupaten Belu Provinsi NTT, selesai 67,4 persen dan 72 unit rumah tipe 30 di Kabupaten Bima Provinsi NTB, selesai 40 persen.

Bakti TNI dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi serta relokasi rumah KBA dilaksanakan dalam waktu 60 hari mulai November 2010 sampai dengan Minggu keempat Januari 2011, melibatkan personel dari TNI, Dinas Sosial, Pemda dan masyarakat setempat, sedangkan dukungan anggaran berasal dari Kemsos.

Secara umum Bakti TNI dapat berjalan lancar meskipun di beberapa daerah mendapatkan hambatan karena cuaca pada medio bulan November dan Desember 2010 memasuki musim hujan.

Hambatan lain pada umumnya karena lokasi pembangunan berada di daerah terpencil sehingga mengganggu dalam pelaksanaan pendistribusian material. Aparat TNI di lokasi pembangunan rumah KBT telah berusaha mengatasi hambatan tersebut melalui koordinasi dengan Pemda setempat.[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya