RMOL. Sepanjang tahun 2010, perpolitikan nasional penuh gonjang ganjing, tidak ada kepastian politik di samping tidak ada kepastian hukum.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsyah, mengatakan hal itu kepada Rakyat Merdeka Online, (Senin, 20/12). Ketidakstabilan politik itu tidak hanya terjadi di pusat namun menjalar hingga ke daerah. Indikasi yang jelas adalah menumpuknya sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Indikasi lain, ada perbedaan tajam antara kemauan politik elit dan rakyat seperti yang terlihat di Jogjakarta.
Ketidakpastian politik di pusat yang paling mencolok adalah ketika keputusan paripurna lembaga politik DPR tentang Bank Century tidak dihargai Presiden dan lembaga-lembaga hukum.
Ketidakpastian politik di pusat juga disebabkan oleh keberadaan Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah.
"Setgab itu pengacau politik karena itu mengebiri kebijakan negara yang resmi dan demokrasi itu sendiri," jelas Iberamsyah.
Gurubesar Ilmu Politik ini melanjutkan, selama tahun 2010 Indonesia telah kehilangan kepemimpinan seorang Presiden. SBY ia nilai tidak punya ketegasan dalam memimpin sistem politik yang notabene Presidensial.
"Ada indikasi, politik kita dikuasai oleh kekuatan pengusaha dan partai politik tanpa ada peran Presiden yang tidak tegas. Hukum dan politik diarahkan oleh kepentingan modal pengusaha dan partai politik. Itu paling jelas terlihat dalam kasus Bank Century dan mafia pajak yang tidak pernah selesai," paparnya.
"Presiden dalam kungkungan pengusaha dan partai politik. Tahun 2010 fenomena itu sangat terasa dibandingkan lima tahun sebelumnya. Sementara lembaga-lembaga yang jadi harapan seperti KPK dan MK dibusuki, lembaga-lembaga ad hoc seperti Satgas Mafia Hukum hanya untuk pencitraan," pungkasnya.
[ald]
