Berita

Pdt DR bonar napitupulu

WAWANCARA

Ephorus HKBP: Pemerintah Harus Akui Kegagalan Mengayomi Warga Negara

SENIN, 20 DESEMBER 2010 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memiliki reputasi buruk dalam penegakan hukum, terutama menjamin hak dan keamanan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt DR Bonar Napitupulu, menyatakan,  pemerintah lumpuh ketika ada kelompok warga negara tertentu bersikap main hakim sendiri kepada kelompok warga negara lain yang memiliki keyakinan berbeda. Selama tahun 2010 ini, negara terkesan melakukan pembiaran terhadap fenomena kekerasan atas nama agama. Pemerintah kehilangan roh dan jiwa UUD 1945 dan Pancasila.

Berikut selengkapnya wawancara Rakyat Merdeka Online, dengan pemimpin jemaat HKBP se-dunia ini, usai Ephorus yang digelari Ompui memimpin Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Tebet Jakarta di Gedung Mulia Raja, Jakarta, Minggu (19/12).


Bagaimana pandangan Anda sebagai pimpinan jemaat HKBP soal penegakan konsep keberagaman dan kebebasan beragama yang selama ini berjalan di Indonesia?
nation building, pembangunan bangsa, di Orde Baru tidak kita dengar dan lebih tak terdengar lagi pada Orde Reformasi, pembangunan bangsa itu nyatanya belum pernah terjadi. Pada saat pembangunan bangsa benar terjadi, tentu terutama menekankan bahwa bangsa Indonesia itu beragam, plural dan itu kita katakan bhineka tunggal ika, unity in diversity (persatuan dalam keberagaman). Tidak mungkin ada penyeragaman, harus unity in diversity.
 
Menurut Anda, apa hambatan utama penegakan konsep unity in diversity?
Peraturan Bersama mendirikan tempat ibadah adalah bentuk inkonsistensi terhadap konstitusi dan dasar negara?
Apakah Peraturan Bersama mengakibatkan saling benturan antar masyarakat?
Sejauh mana reputasi pemerintah dalam penegakan hukum atas kejadian-kejadian kekerasan berlatarbelakang agama itu?
Apakah ada indikasi tindak diskriminasi oleh pemerintah?
Anda menuntut Peraturan Bersama dicabut?
Apa arah peran dan tugas HKBP di bawah pimpinan Anda dalam menghadapi situsi-situasi sulit tersebut?
[ald]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya