Berita

Pdt DR bonar napitupulu

WAWANCARA

Ephorus HKBP: Pemerintah Harus Akui Kegagalan Mengayomi Warga Negara

SENIN, 20 DESEMBER 2010 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memiliki reputasi buruk dalam penegakan hukum, terutama menjamin hak dan keamanan warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt DR Bonar Napitupulu, menyatakan,  pemerintah lumpuh ketika ada kelompok warga negara tertentu bersikap main hakim sendiri kepada kelompok warga negara lain yang memiliki keyakinan berbeda. Selama tahun 2010 ini, negara terkesan melakukan pembiaran terhadap fenomena kekerasan atas nama agama. Pemerintah kehilangan roh dan jiwa UUD 1945 dan Pancasila.

Berikut selengkapnya wawancara Rakyat Merdeka Online, dengan pemimpin jemaat HKBP se-dunia ini, usai Ephorus yang digelari Ompui memimpin Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Tebet Jakarta di Gedung Mulia Raja, Jakarta, Minggu (19/12).


Bagaimana pandangan Anda sebagai pimpinan jemaat HKBP soal penegakan konsep keberagaman dan kebebasan beragama yang selama ini berjalan di Indonesia?
nation building, pembangunan bangsa, di Orde Baru tidak kita dengar dan lebih tak terdengar lagi pada Orde Reformasi, pembangunan bangsa itu nyatanya belum pernah terjadi. Pada saat pembangunan bangsa benar terjadi, tentu terutama menekankan bahwa bangsa Indonesia itu beragam, plural dan itu kita katakan bhineka tunggal ika, unity in diversity (persatuan dalam keberagaman). Tidak mungkin ada penyeragaman, harus unity in diversity.
 
Menurut Anda, apa hambatan utama penegakan konsep unity in diversity?
Peraturan Bersama mendirikan tempat ibadah adalah bentuk inkonsistensi terhadap konstitusi dan dasar negara?
Apakah Peraturan Bersama mengakibatkan saling benturan antar masyarakat?
Sejauh mana reputasi pemerintah dalam penegakan hukum atas kejadian-kejadian kekerasan berlatarbelakang agama itu?
Apakah ada indikasi tindak diskriminasi oleh pemerintah?
Anda menuntut Peraturan Bersama dicabut?
Apa arah peran dan tugas HKBP di bawah pimpinan Anda dalam menghadapi situsi-situasi sulit tersebut?
[ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya