RMOL. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) perusahaan baja nasional PT Krakatau Steel, masih menuai protes keras. Terlalu murahnya harga saham dianggap mengakibatkan kerugian negara.
Menurut Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam pernyataan yang diterima Rakyat Merdeka Online (Jumat, 17/12) kebijakan IPO itu adalah satu contoh mutakhir dari kebijakan-kebijakan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang berpotensi merugikan negara.
FSP BUMN Bersatu memandang perlu untuk melakukan survei guna melihat persepsi publik tentang kinerja Mustafa Abubakar secara objektif dan secara khusus mengenai kebijakan IPO KS.
Metodologi survei ini adalah dengan menggunakan metode wawancara terakhir
dilakukan 27 November - 10 Desember 2010. Populasi survei ini adalah karyawan BUMN, buruh Swasta, dan pengusaha yang berhubungan dengan BUMN. Jumlah sampel sebesar 10.000 responden, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 97 persen. Penarikan sample dilakukan dengan metode multistage random sampling.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah
dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu BUMN, rekanan perusahaan BUMN yang terdiri hanya dari 100 responden.
Untuk pertanyaan, apakah responden pernah melihat atau membaca berita tentang IPO PT Krakatau Steel yang menuai permasalahan pada saat penjualan saham perdana, sebesar 81,3 persen mengatakan pernah, 16,5 persen mengatakan tidak dan abstain 2,2 persen
Dan 94,3 persen setuju bahwa IPO KS telah menyebabkan skandal politik dan mengandung KKN. Hanya 3,9 persen yang tidak setuju dan abstain 1,8 persen.
63,2 persen responden juga menganggap bahwa IPO KS sama dengan menjual aset negara. Sedangkan 33,4 persen yang menyatakan bahwa IPO KS adalah persoalan bisnis biasa. Yang abstain 3,4 persen
Siapakah yang paling bertanggung jawab atas Skandal IPO Kraktau Steel
(KS) yang merugikan negara?
Paling banyak responden yang menuding Menteri BUMN, yaitu sebesar 63,2 persen. Responden yang menjawab Presiden hanya 8,9 persen. Responden yang menyalahkan DPR ada 19,6 persen dan sisanya 8,3 persen menunjuk Direksi KS.
Menurut Arif Poyuono, hasil survey ini akan FSP BUMN sampaikan secara resmi kepada Presiden SBY selaku atasan Mustafa Abubakar agar bisa ditindaklanjuti secara serius.
[ald]
