Kini Giliran Anak Buah Gamawan Fauzi Serang Aria Bima

RMOL. Setelah juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyesalkan Aria Bima, kini giliran anak buah Menteri Dalam Negeri Gamawan yang mengecam politisi PDI Perjuangan itu. Hal ini terkait dengan interupsi dan pernyataan Aria Bima kemarin di Sidang Paripurna DPR. 

Staf Khusus Mendagri M Umar Syadat Hasibuan menilai pernyataan Aria Bima yang menyebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai menteri yang berakal pendek, sungguh sangat tidak etis. Menurutnya, perilaku politisi yang demikian jelas jauh sekali dari etika dan kepantasan dalam berdemokrasi .

"Kalau kita masih menjunjung nilai-nilai demokrasi, Aria Bima seharusnya jangan sembarangan menyerang pribadi siapapun dengan kata-kata yang tidak sopan.  Bagaimana kita mau menghormati para politisi macam itu, jika dirinya sendiri tidak tahu bagaimana cara menghormati perbedaan pendapat orang lain? Ini kan sikap yang arogan," tegasnya kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 16/12).

Sikap politisi seperti yang ditunjukkan Aria Bima itu akan merendahkan martabat dan kehormatan DPR. Menurutnya, sikap yang demikian justru tidak akan memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi penyelesaian RUU Keistimewaan Jogja.

"Jika mau dianggap sebagai sebagai politisi yang bermartabat, Aria Bima seharusnya jangan asal bicara dan mengkritik Mendagri secara personal.  Sah-sah saja dalam demokrasi, orang menyatakan berbeda pendapat, namun jangan mencaci maka pribadi orang di ruang publik seenaknya. Toh, semuanya sudah ada mekanisme pembahasan antara DPR dan Pemerintah terkait dengan RUU Keistimewaan Jogjakarta," terang Umar.

Dia melanjutkan, Aria Bima yang juga anggota Komisi VI DPR itu, mestinya lebih jernih dalam berfikir dan mampu menerapkan etika demokrasi dengan benar. Karena kalau hanya menghujat dan arogan dalam menyampaikan berpendapat, itu tidak sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi.

"Demokrasi itu kan perlu disertai kerendahan hati untuk mengakui kesetaraan dan keterbukaan dalam berpendapat. Jangan lantas mengatasnamakan sebagai wakil rakyat, kemudian bisa seenaknya menghujat Mendagri atas nama rakyat. Mendagri sebagai wakil Pemerintah juga mewakili kepentingan rakyat. Bagaimana akan menghasilkan dialog antara Pemerintah dengan DPR secara baik jika perilaku wakil rakyatnya seperti ini," tandas Umar kembali mempertanyakan. [zul]