RMOL. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghormati Ketua MPR Taufik Kiemas yang meminta dirinya diam terkait polemik Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY).
“Saya menghormati sekali Pak Taufik. Sebab, beliau abang saya yang sangat baik. Saya percaya kalau beliau berniat baik. Tapi orang lain bisa bicara, masa saya diam saja. Padahal, tujuan saya kan untuk meluruskan,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya Taufik Kiemas mengatakan, hubungan SBY-Sultan baik-baik saja, sehingga dia tak perlu turun gunung untuk memediasi atau jadi juru damai.
“Aku rasa mereka (SBY-Sultan) tidak ada ributnya. Kalau (perlu) mediator, itu (berarti) ada yang ribut. Menterinya saja yang harus menahan diri. Mendagri sebaikÂnya diam dulu,†kata Taufik.
Gamawan selanjutnya mengaÂtaÂkan, sebagai Mendagri tugasÂnya memang untuk menjelaskan ke publik terkait RUUK DIY. Sebab, banyak orang berkomenÂtar, tapi tidak mengerti isi RUU tersebut.
Berikut kutipan selengkapnya:Berarti Anda mengabaikan perÂmintaan Taufik itu?Maksud Pak Taufik tidak daÂlam rangka seperti itu. Beliau hanya meminta ditenangkan suasananya dulu.Ya, saya oke-oke aja. Asal mengeluarkan jalan terÂbaik. Tapi jangan salahkan peÂmeÂrintah, kalau tidak menjelasÂkan ke publik.
Anda tidak tersinggung ya?Tidak dong, kan beliau abang saya.
Memang hubungannya sedeÂkat apa?Dekat sekali. Sering ngobrol-ngobrol.
Apa Anda pernah di SMS atau dikontak agar diam?Nggak. Kalau Pak Taufik yang bicara, saya nggak marah. Saya hormat banget.
Kalau Anda banyak bicara diÂnilai memicu situasi politik seÂmakin memanas?Orang lain kan berbicara, tapi yang dibicarakan itu keliru. Apa pemerintah diam saja. Apa nggak perlu saya menjelaskan ke maÂsyarakat tentang persoalannya. Kadang-kadang dikaitkan dengan Krakatau Steel (KS). Karena itu perlu saya jelaskan.
Tapi kalau semua orang bicara, saya tidak pernah mengecam. Bicara itu kan demokrasi. Maka kalau saya bicara, silakan hargai. Nggak perlu menghujat orang lain. Kalau menghujat orang lain, jadi keruh suasananya. Kalau pendapat dengan kepala dingin, kan sah-sah saja.
Memang apa yang Anda jeÂlaskan?RUUK DIY, berulang kali saya jeÂlaskan kita menghormati Yogya, Sultan, dan sejarah. Bahwa ada keÂputusan DPRD DIY, silakan saja sampaikan untuk dibahas di DPR. Tapi kalau saya harus memperÂhatiÂkan satu-satunya itu sebagai masukan, kan nggak adil juga dong.
Tadi sidang paripurna DPR ada yang menganggap Anda laÂtah menanggapi perdebatan DIY?Ya, tapi kenapa saya nggak diÂkasih kesempatan juga. Katanya lembaga demokrasi, dia ngoÂmong ke saya boleh. Tapi saya jawab, nggak boleh.
Anda disuruh berdiam diri terÂkait draf RUU DIY?Enak saja berdiam diri. Itu kan tugas saya menjelaskan ke puÂblik. Orang mengaku demokrasi, tapi orang lain dilarang ngomong. Emang dia siapa.
O ya, setelah DPRD DIY meÂmutuskan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan, apakah memÂpengaruhi RUUK DIY?Substansinya masih samalah.
Apa itu?Substansinya tetap pemilihan lewat DPRD. Kan dari awal kita begitu. Cuma kadang-kadang orang salah-salah. Sebab, tidak pernah membacara isi RUU-nya.
Bukankah dengan pemilihan lewat DPRD menjadi langkah mundur bagi demokras ?Di situ keistimewaan Yogya yang kita rancang, lewat DPRD. Tapi ini bukan seluruh gubernur karena yang kita putuskan ini untuk Sultan saja.
Memang apa pertimbangan utamanya sehingga mengusulÂkan melalui pemilihan DPRD?
Kalau cuma satu pasang, SulÂtan yang nyalon, maka dikukuhÂkan saja lewat DPRD.
Ini berbeda dengan aturan KPU dan Undang Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah?Di sini istimewanya. Pemilihan pun diberi keistimewaan ke Sultan kan.
Apa sudah dibicarakan deÂngan Sultan?Sudah banyak yang diskusi dengan Sultan. Misalnya dengan Dirjen saya, Saut Situmorang, Menteri Dalam Negeri yang lalu Pak Mardiyanto, dan Andi MallaÂrangeng juga sudah pernah bicara dengan Sultan.
Tanggapan Sultan bagaiÂmana?Saya tidak tahu bagaimana rinÂciannya. Silakan saja tanya keÂpada orang-orang itu.
Sebaiknya Anda konsultasi dengan Sri Sultan?Ini kan cuma melajutkan satu materi saja, materi yang lain kan tiÂdak berubah. Semua materi ini kan nanti dibahas di DPR.
[RM]
