Berita

Sehati dengan PKS, PPP Sesalkan Praktik Politik Sandera

RABU, 15 DESEMBER 2010 | 10:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishaaq, kemarin. PKS berharap pada 2011, tidak ada lagi praktik-praktik "politik sandera" untuk membungkam lawan politik.

Kegelisahan PKS itu ternyata juga ditangkap oleh rekan sesama koalisi pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy berpendapat, saat ini ada kecenderungan hukum direduksi untuk kepentingan politik, bukan untuk penegakan supremasi hukum itu sendiri.

"Ada kecenderungan politisasi hukum sekarang terjadi dan semua pihak, penguasa pada semua level, melakukan itu," tegas pria yang akrab dipanggil Romy ini saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Rabu, 15/12).


Contoh paling mudah rawannya politisasi hukum, menurut Romy, ada pada kegiatan pemilihan daerah (Pilkada) saat masing-masing kekuatan calon kepala daerah mencari celah hukum untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Romy melihat, fenomena politisasi hukum di daerah itu ditularkan oleh elit-elit politik di pusat kekuasaan yang melakukan praktik serupa dan kadang lebih "buas".

"Politisasi hukum itu sangat terasa tebang pilih di pusat. Akhirnya, menular ke daerah," ujarnya yang juga bertugas sebagai Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI.

Sebelumnya, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (14/12), sudah melontarkan pernyataan yang senada.

"Kami berharap tahun 2011, perpolitikan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi politik sandera," katanya.
 
Pernyataan Lutfi menanggapi nuansa kasus-kasus hukum saat ini tengah diarahkan untuk menyudutkan tokoh Parpol tertentu dan akan terus dimainkan untuk membungkam lawan politik.

Lutfi juga berharap, agar Parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Setgab tetap solid dan bisa mengkonsolidasikan langkah-langkah Setgab sesuai dengan kesepakatan koalisi.

"Saya berharap, semua bisa berjalan dengan baik. Parpol pendukung pemerintah bisa mengkonsolidasikan langkah-langkah Setgab, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dalam berkoalisi. Dan seluruh lontaran dan manuver di luar koalisi bisa ditampung bila sesuai," kata Lutfi lagi. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya