RMOL. Enam dari sembilan fraksi yang ada di Komisi III DPR menolak kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dikesampingkan atau di-deponer oleh Kejaksaan Agung.
Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman mencurigai mayoritas fraksi di DPR itu hanya mau mengobok-obok KPK. "Itu mencurigakan hanya untuk mengobok-obok KPK karena ada kepentingan politik," ujar Fadjroel Rahman kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Selasa, 14/12).
Fadjroel Rahman mengakui dalam satu kesempatan pernah berdiskusi dengan Ahmad Yani dan Aziz Syamsuddin masing-masing dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar itu. Pada kesempatan itu, kedua politisi itu juga mensinyalir kebijakan deponeering untuk dua pimpinan KPK tersebut oleh Kejaksaan Agung melanggar hukum. Pada saat itu, Fadjroel langsung bereaksi.
"Apakah Anda tidak mempertimbambangkan rekaman di MK (Mahkamah konstitusi) yang jelas sekali ada upaya rekayasa terhadap Bibit-Chandra," kata Fadjroel Rahman mengulangi pernyataannya.
Selain itu, masih kata Fadjroel, kalau memang anggota Komisi III DPR ngotot kasus ini dibawa ke Pengadilan agar jelas siapa yang merekayasa, itu tidak mesti dimulai dari korban. Komisi III, lanjutnya, mestinya memulai dengan menunut nama-nama yang disebut dalam rekaman yang diputar MK.
"Disitu jelas-jelas disebutkan ada nama Ritonga (Wakil Jaksa Agung saat itu) ada nama Susno Duadji. Mestinya dimulai dari nama yang disebut ini. Apalagi setelah rekaman itu diperdengarkan, keduanya dibebastugaskan. Ini kan menjadi indikasi awal bahwa mereka terlibat. Kenapa mulai dari nama korban. Jadi jelas, target mereka hanya Bibit Chandra bukan nama-nama yang ada dalam rekaman," tegas dia
[zul]
