RMOL. Wacana monarki dan poleÂmik soal rancangan undang-undang tentang keistimewaan Yogya jadi kontroversi berÂminggu-minggu. Puncaknya, pengunduran diri adik Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dari Partai DemoÂkrat. Bagaimana sikap Cikeas? Berikut petikan wawancara dengan Ibas, atau Edhie Baskoro Yudhoyono, putra Presiden SBY yang juga Sekjen Demokrat.
Ketua DPD Demokrat YogyaÂkarta, GBPH PrabukuÂsumo resmi mundur dari kader DeÂmokrat. Bagaimana tanggapan Anda?
Ya betul. Gusti Prabu secara resmi mundur sebagai kader Partai Demokrat. Partai DemoÂkrat adalah Partai nasionalis religius yang terbuka untuk siaÂpapun. Saya rasa ini sebagai hal yang wajar dan tidak sangat luar biasa. Kami menghormati kepuÂtusan beliau dan mengaÂpresiasi apa yang sudah dilakukan selama ini.
Bukankah ini sebuah pukuÂlan bagi Demokrat yang sedang getol memperjuangkan RUUK Yogyakarta?
Ini proses demokrasi yang harus kita hormati. Yang jelas bagaimana kita meletakan maÂsalah ini dalam konteks yang tepat dan justru dapat meneÂduhÂkan suasana. Baik secara meÂkanisÂme sistem perundang-undangan itu sendiri dan masyaÂrakat Yogyakarta secara luas.
Prabukusumo mundur kaÂrena ketidak setujuannya atas RUUK Yogya itu. Apakah meÂmang ada keharusan kader DeÂmokrat setuju isi dari rancaÂngan undang-undang tersebut?
Prabukusumo mundur kaÂrena ketidak setujuannya atas RUUK Yogya itu. Apakah meÂmang ada keharusan kader DeÂmokrat setuju isi dari rancaÂngan undang-undang tersebut?
The result is just to early to call. Proses masih terus berlangÂsung. Ada mekanisme penggoÂdokan di DPR RI. Yang jelas kita harus menghargai prosesnya dan taat terhadap UU yang berlaku. Partai Demokrat menghargai seluruh pandangan atau aspirasi yang berkembang tetapi juga mengÂinginkan proses ini berÂlangsung secara tenang dan berÂfikir jernih, bahwa Partai DemoÂkrat mengÂhargai demoÂkrasi juga menyaÂyangi rakyat Yogyakarta berikut apa yang perlu dilestariÂkan. Dan percayalah, apapun hasilnya nanti kita semua mengÂinginkan yang terbaik untuk masyarakat Yogyakarta.
Jika tidak setuju pada RUUK Yogyakarta yang juga diperÂjuangÂkan Demokrat, apakah kaÂder-kader seperti itu, besar keÂÂÂmungkinan dipecat dari partai?
Partai Demokrat merupakan Partai modern dan demokratis. Hal ini diatur dalam roda-roda organisasi dan kami semua memegang teguh etika berpolitik yaitu secara bersih, cerdas dan santun. Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu sikap Partai Demokrat mendukung setiap program pemerintah termasuk program-program pro rakyat.
Sebenarnya bagaimana siÂkap anda terhadap polemik RUUK DIY ini?Perbedaan pandangan meÂmang wajar muncul dipermuÂkaan kaÂrena ini merupakan proÂses terÂwujudnya undang-undang yang berkualitas. Namun Saya melihat polemik ini sudah terlalu jauh. Jangan sampai kita kehiÂlangan arah akibat polemik ini. Menurut saya diskursus ini justru harus diselesaikan dengan kepala dingin, artinya bagaiÂmana nilai-nilai demokrasi dan sistem keistimewaan Yogyakarta bisa berjalan selaras.
Anda setuju dengan pemiliÂhan gubernur langsung, diÂmana Sri Sultan adalah GuberÂnur Utama, sementara yang terpilih adalah gubernur yang mengurus pemerintahan? Saya kira ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Kami tidak ingin mengambil sikap terlalu dini karena harus benar-benar melihat secara menyeluruh formula yang tepat untuk rakyat DIY. Terbuka opsi-opsi, apakah pengangkatan tanpa pemilihan (ditetapkan), apakah pemilihan dengan suksesi kesultanan (deÂmokrasi terpimpin) atau apakah pemilihan dengan terbuka (open democracy). Yang jelas, sistem kesultanan Yogyakarta tidak bisa kita hilangkan karena sebagai bagian nilai budaya bangsa IndoÂnesia. Dan kami tetap berpenÂdapat, bahwa Sri Sultan masih yang terbaik saat ini.
Imbas dari polemik ini, duÂkungan rakyat Yogya terhadap Demokrat terancam menurun drastis?
Partai Demokrat tetap optimis dan terus berjuang untuk kepenÂtingan rakyat. Partai Demokrat tetap fokus memikirkan program-program pro rakyat, termasuk salah satunya masyarakat YogyaÂkarta. Dan kami percaya masyaÂrakat akan terus memberikan dukungannya.
Demokrat apakah sudah meÂmikirkan solusi agar polemik Rancangan undang-undang Yogya ini tidak berimbas ke suara Demokrat?
Kami sedang membahas jalan keluar yang tepat dan bijaksana atas diskursus ini. Dan saya kira pendapat ketua umum PD Anas Urbaningrum sudah jelas bahwa dukungan untuk Partai DemoÂkrat berdasarkan kinerja kader yang sungguh-sungguh bukan dari polemik yang timbul. Kami akan konsisten menjadikan kepenÂtingan masyarakat YogyaÂkarta sebagai landasan kokoh penyeÂlesaian polemik ini.
Bagaimana jika pada akhirÂnya masyarakat Yogya meÂminta referendum?Saya kira masyarakat YogyaÂkarta memegang teguh nilai-nilai luhur kesantunan dan terÂlalu jauh berpolemik ke arah sana. Masih banyak jalan keluar atas polemik ini. Dan kita yakin bahwa pemeÂrintahan Bapak SBY bersama-sama dengan masyarakat YogyaÂkarta serta legislatif bisa mengÂhasilkan jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat Yogyakarta yang sama-sama kita cintai.
[RM]
