RMOL. Apakah Roy Suryo akan mengundurkan diri dari Partai Demokrat seperti adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo, bila pemerintah tetap mengajukan RUU Keistimewaan Jogjakarta, gubernur dan wakil gubernur Jogja dipilih secara demokratis?
Saat ditanyakan hal tersebut kepadanya, Roy yang juga kerabat Paku Alam ini menjawab diplomatis.
Rakyat Merdeka Online (Senin, 6/12),
Pemilik nama asli Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo ini mengaku memiliki sikap yang tegas dan jelas soal RUU Keistimewaan Jogajakrta.
"Saya anggota Komisi I. Jadi tidak langsung berhubungan dengan UU itu. Tapi saya pasti akan mengawal Komisi II. Apalagi disitu ada Agus Purnomo, dari Jogjakarta. Bersama tujuh anggota DPR dan empat DPD dari Jogja, kami akan kawal bersama-sama. Yang paling utama Keistimewaan Jogja harga mati, tapi dalam bingkai NKRI," tegas dia.
Apakah itu artinya anda bersikap seperti pemerintah?"Nggak, tidak bisa diartikan begitu. Salah kalau diartikan begitu. Ini tidak hitam tidak putih. Karena ini solusinya bukan hitam bukan putih. Tidak ada satu pun persoalan di negeri ini yang selesai secara hitam putih," jawab dia.
Karena itu, dia yakin pasti ada solusi yang menggabungkan dua kepentingan Jogjakarta dan Jakarta.
"Semua itu pasti ada solusinya. Kuncinya kearifan lokal masyarakat Jogja inilah yang harus diperhatikan dan bingkai NKRI. Itu jangan ditabrakkan. Semua saya hormati, Pak Sultan, Pak SBY, dan adik Sultan," tandas ahli telematika ini.
[zul]
