Berita

Pemerintah harus Jelaskan untuk Apa Dana Hasil Pembatasan Subsidi BBM

MINGGU, 05 DESEMBER 2010 | 14:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Sampai saat ini DPR belum mendapatkan penjelasan dari pemerintah soal rencana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dimulai awal tahun depan. Karena itu DPR sendiri juga belum mengetahui jenis kendaraan apa yang akan dibatasi dalam penggunaan BBM bersubsidi.

"Itu belum jelas. Pemerintah ini maju mundur, maju mundur. Harusnya jangan maju mundur, datanglah ke DPR untuk menjelaskannya. Kemarin Menteri (Menteri ESDM) nggak datang, BPH Migas nggak datang. Baru besok mau rapat dengan BPH Migas," ujar anggota Komisi VII DPR M Idris Luthfi kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 5/12).

Selain itu juga, dia mengatakan, pemerintah harus menjelaskan kepada publik untuk apa dana yang didapat dari penghematan BBM itu. Dia menilai, kalau pemerintah menggunakan uang itu untuk membangun infrastruktur yang bisa dirasakan rakyat dalam waktu dekat, rakyat akan setuju.


"Kalau misalnya itu dijelaskan kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur MRT (mass rapid transportation), kereta api yang empat gerbang, misalnya. Dua tahun jadi. Itu rakyat akan setuju. Karena kalau bus way tidak cocok, berapa lah muatnya. Selain itu MRT ini on time, setiap lima menit lewat. Nggak usuh disuruh orang juga akan pindah semua," demikian politisi PKS ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya