Apakah SBY Bersedia Janjinya yang Tak Ditepati Dibongkar Nasdem?

RMOL. Keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis lalu tentang polemik rancangan undang undang Keistimewaan Jogjakarta dinilai bukan sebagai klarifikasi.

"Itu bukan klarifikasi. Itu hanya pembelaan. Kalau klarifikasi itu artinya dia mengaku kebenarannya dan juga mengakui kebenaran orang," ujar Wakil Seketaris Jenderal PP Nasional Demokrat Melki Laka Lena Nasional Demokrat kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 5/12).

Melki mengatakan itu karena setelah mengadakan klarifikasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan bahwa dalam draft RUU Keistimewaan Jogjakarta Gubernur dan Wakil Gubernur DI Jogajakarta dipilih secara demokratis.

Selain itu, penjelasan SBY itu menambah keruh suasana. Karena, lanjut Melki, SBY juga mengulas soal Sri Sultan Hamengku Buwono yang sempat dua kali menyatakan ingin mundur pada tahun 2007 lalu. Seolah-olah, sambungnya, SBY ingin mengingatkan publik bahwa Sultan pernah mau mundur tapi tidak jadi.

"Kalau Presiden bermain dengan cara seperti itu, Presiden siap nggak sekarang, kalau semua kampanyenya mulai tahun 2004 itu dan semua pernyataan dia yang pagi A malam B, orang bongkar semua. Dia siap nggak?" katanya mempertanyakan.

Dia menegaskan, kalau janji-janji SBY dan pernyataan SBY dibongkar juga akan didapatkan banyak yang paradoks. Kalau ini juga dibongkar kan jadi persoalan lagi.

"Contoh inkonsisten SBY misalnya dalam kaitan tidak akan menaikkan harga BBM pada saat kampanye 2004 lalu. Itu pernyataan beliau. Tapi kemudian kan dinaikkan juga dengan alasan-alasan dan JK yang harus tampil menjelaskan kepada publik," katanya memberi contoh.

Karena itu, dia menyesalkan SBY yang mengungkit-ungkit kembali bahwa Sultan sempat pernah hendak mengundurkan diri tanpa melihat konteks kenapa Sultan mengatakan itu. "Mestinya jangan hanya menangkap pernyataannya, tapi juga menangkap konteks persoalannya," demikian Melki. [zul]