RMOL. Presiden menegaskan, pernyatannya tentang RUU Keistimewaan Jogjakarta berkaitan pada pembukaan sidang kabinet terbatas Jumat (26/11) lalu berkaitan dengan presentasi yang akan disampaikan Mendagri pada waktu itu.
SBY pun mengulangi apa tiap-tiap kata yang diucapkannya pada saat itu yang kemudian, menurut SBY, banyak bergeser dari yang sesungguhnya ketika sampai pada masyarakat sehingga menimbulkan polemik.
Siang ini di kompleks Istana Kepresidenan, SBY mengutarakan kembali tiga poin dari pengantar yang diberikannya pada saat itu.
Pertama, SBY menyatakan bahwa RUU tentang Keistimewaan DIY penting untuk segera diproses bersama DPR. Kehadiran satu UU yang tepat sungguh diperlukan. Berkali-kali ia sampaikan posisi dasar pemerintah berkaitan UU Keistimewaan Jogja yang pilar pertamanya adalah sistem nasional yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam UU kita telah diatur dengan gamblang termasuk dalam pasal 18 UUD.
Kedua, juga harus dipahami Keistimewaan Jogjakarta itu sendiri dari bentang sejarah dan dari aspek lain harus diperlakukan secara khusus sebagaiama pula diatur UU kita yang harus nampak dalam strukutur keistimewaan Jogja.
Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu nilai demokrasi (
democracy value) tidak boleh diabaikan karena itu tidak mungkin ada sistem monraki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai demokrai.
"Saya yakin bisa kita temukan satu pranata yang ketiganya bisa dihadirkan. Sistem nasional, keistimewaan yang dijunjung tinggi dan implementasi nilai demokrasi untuk negeri kita yang itupun secara implisit tertuang dalam UUD 1945," ujar SBY mengulangi pernyataannya pada 26 November.
Setelah itu SBY mengajak untuk memperhatikan bahwa tidak ada ucapannya yang merupakan keputusan final terkait pemilihan Gubernur Jogja.
"Kalau kita simak apa yang saya sampaikan waktu itu saya tak bisa katakan apakah gubernur DIY akan ditetapkan secara demokrasi atau ditetapkan seperti yang hangat dibicarakan sekarang ini. Saya persilakan masyarakat membaca kembali pernyataan saya 26 November di hadapan sidang kabinet," tegasnya.
[ald]
