RMOL. Penawaran perdana saham PT Krakatau Steel dengan harga Rp 850 per lembar dipastikan akan merugikan negara. Karena dalam initial public oeffering PT KS dipastikan ada kelompok yang meraup keuntungan besar.
"Fokus perdebatan terhadap IPO yang tidak wajar itu sebenarnya kan hanya salah satu bukti ada kelompok yang mengambil keuntungan dalam proses privatisasi," ujar ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Dahnil Anzar kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 29/11).
Namun, menurutnya, kontroversi IPO KS sudah keluar dari substansi persoalan, yakni privatisasi aset ekonomi strategis. Mestinya, dia menegakan, substansi kebijakan privatisasi itu lah yang harus dilawan.
"Tapi faktanya para politisi hanya menggunakan isu (IPO) ini untuk saling tawar menawar politik dan abai terhadap subtansinya, yakni privatisasi dan penguasaan asing terhadap aset ekonomi strategis," katanya lagi.
Sebelumnya, Desember 2009 lalu, perusahaan baja terbesar ketiga di dunia milik Korea Selatan, Posco, dan Krakatau Steel bersepakat mendirikan pabrik baja bersama atau
joint venture di Cilegon. Dan untuk mendukung pembangunan pabrik baja patungan itulah, pemerintah menjual 20 persen saham Krakatau Steel.
Di perusahaan itu Indonesia akan mengantongi saham sebesar 30 persen, sementara Korsel menguasai saham mayoritas sebesar 70 persen. Hal inilah menurut Daniel yang diabaikan oleh DPR.
"Padahal perusahaan
joint venture KS-Posco sudah siap berdiri di Cilegon dan dalam jangka panjang, saya yakin, akan menguasai industri baja nasional. Nah, ini nyaris tak pernah dipedulikan para anggota DPR itu," katanya menyesalkan.
[zul]
