PPIKU: Komunitas Internasional Termakan Propaganda AS dan Korsel

Komunitas internasional diharap jernih dalam melihat hubungan panas-dingin antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selama ini, komunitas internasional berat sebelah dan cenderung menempatkan Korea Utara sebagai pihak yang paling bersalah dalam setiap kejadian di Semenanjung Korea, termasuk dalam kasus serangan yang dilancarkan pasukan Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong, hari Rabu lalu (24/11).

Seruan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara, Teguh Santosa, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Minggu, 28/11).

Komunitas internasional, menurut Teguh, cenderung termakan propaganda dan kampanye yang dilakukan kubu Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya untuk terus menerus memojokkan Korea Utara. Hal ini berlangsung tidak hanya sejak Presiden AS George W. Bush menyebut Korea Utara sebagai bagian dari Poros Setan bersama Iran dan Irak pada 2003 lalu. Melainkan setidaknya sejak enam dekade lalu.

“Korea Utara pun selalu disudutkan sebagai pihak yang memulai Perang Korea pada Juni 1950 silam. Padahal, serangan yang mereka lakukan ke wilayah Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950 adalah serangan balasan atas serangan yang dilakukan Korea Selatan dua hari sebelumnya,” ujar Teguh membandingkan serangan yang dilakukan Korea Selatan terhadap Pulau Yeonpyeong dengan serangan yang dilakukan Korea Utara di awal Perang Korea.

“Komunitas internasional umumnya juga bereaksi negatif terhadap upaya Korea Utara membela kedaulatan mereka, sementara bersikap pasif dan cenderung mendiamkan provokasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan,” sambungnya.

Mengenai sengketa perbatasan antara kedua Korea yang berujung pada serangan ke Pulau Yeonpyeong, Teguh kembali mengatakan bahwa penyebabnya adalah kecenderungan komunitas internasional untuk mengenyampingkan aspirasi Korea Utara.

“Bahkan PBB juga tidak memperlihatkan dukungan terhadap proposal garis batas laut yang diajukan Korea Utara, yang sesungguhnya lebih adil. Bila komunitas internasional, termasuk PBB, dapat lebih jernih melihat persoalan ini, maka konflik di Semenanjung Korea tidak akan membesar,” sambungnya.

Teguh juga mengatakan, umumnya media massa pun mengekor propaganda Barat dalam memojokkan Korea Utara. Untuk garis batas kedua Korea di laut, media massa pada umumnya menyebut garis batas yang diajukan Korea Utara sebagai klaim sepihak Korea Utara. Dan ungkapan seperti ini bernada negatif.

“Tentulah Korea Utara mengklaim secara sepihak, karena pihak lain memojokkan mereka dan mengepung mereka sedemikian rupa termasuk dari laut. Sayangnya, pihak ketiga, komunitas internasional, memilih untuk mendiamkan persoalan ini,” demikian Teguh. [zul]