PPIKU: Krisis Korea Dipicu Batas Wilayah yang Tidak Adil

RMOL. Ketegangan yang sedang terjadi di Laut Barat Semenanjung Korea saat ini adalah buntut dari persoalan yang disisakan Perang Korea 60 tahun lalu.

Ketika Perang Korea berakhir dengan ditandatanganinya Korean Armistice Agreement, Agustus 1953, pihak Amerika Serikat dan Korea Selatan secara sepihak menarik garis batas di perairan Laut Barat yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Garis batas yang oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan itu disebut dengan nama Northern Limit Line (Garis Batas Utara) berada sangat dekat dengan wilayah daratan Korea Utara dan memisahkan pulau-pulau di sekitar perairan itu dengan daratan Korea Utara.

"Korea Utara sejak lama memprotes tindakan sepihak ini, dan tidak mengakui garis batas di Laut Barat Semenanjung Korea itu. Garis batas yang dibuat AS dan Korea Selatan secara sepihak itu membuat Korea Utara dalam posisi yang sulit karena dibatasi dan dikelilingi oleh pangkalan militer Korea Selatan yang sebenarnya hanya sepelemparan batu dari wilayah darat mereka," jelas Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara (PPIKU), Teguh Santosa, kepada Rakyat Merdeka Online di Jakarta, hari ini (Sabtu, 27/11).

Garis batas kedua negara di daratan yang disebut sebagai 38 Parallel disepakati oleh kedua negara di akhir Perang Korea. Tetapi garis perbatasan di perairan Laut Barat sampai sekarang masih meninggalkan masalah. Adalah Komandan PBB ketika itu, Jenderal Mark W. Clark, yang menetapkan garis batas utara di Laut Barat yang mepet dengan wilayah darat Korea Utara tersebut.

Pulau Yeonpyeong yang hari Rabu (24/11) lalu dihujani tembakan oleh Korea Utara mestinya masuk dalam teritori Korea Utara. Tetapi, seperti yang telah disebutkan di atas, secara sepihak AS dan Korea Selatan mencaploknya bersama pulau-pulau lain di sekitarnya.

"Korea Utara menembak pangkalan militer Korea Selatan di pulau itu setelah pihak Korea Selatan sehari sebelumnya menembakkan rudal dan artileri dengan alasan sedang menggelar latihan militer," sambung Teguh.

Pihak Korea Utara sejak Perang Korea berakhir menawarkan garis batas yang lebih netral, melintas secara diagonal memotong garis 38 dan 37 Lintang Utara ke arah baratdaya. Secara kasat mata garis yang ditawarkan Korea Utara ini, disebut sebagai Maritime Military Demarcation atau Demarkasi Militer di Laut, lebih adil karena persis membagi dua Laut Barat Semenanjung Korea. Garis ini tidak memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan provokasi, juga tidak memungkinkan kedua pihak membangun pangkalan militer yang begitu dekat dengan pihak lawan.

"Dengan demikian, Korea Utara berpendapat bahwa tembakan yang dilepaskan Korea Selatan dari pulau itu ke arah mana saja, merupakan provokasi. Sehari sebelumnya pun Korea Utara sudah mengingatkan Korea Selatan bahwa tembakan yang dilepas dari Pulau Yeonpyeong adalah tindakan yang mengancam kedaulatan Korea Utara dan akan dihadapi dengan aksi militer pula," demikian Teguh. [kgi]