Berita

Wawancara

WAWANCARA

Atang Zulkarnaen: Kami Minta Aparat Hukum Arab Saudi Menghukum Mati Pembunuh Adik Saya

RABU, 24 NOVEMBER 2010 | 07:26 WIB

RMOL. Keluarga sudah ikhlas atas berpulangnya Kikim Komalasari ke rahmatullah, tapi pembunuh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi itu, hendaknya dihukum seberat-beratnya.

“Saya kira wajar dihukum mati, itulah hukuman setimpal bagi pembunuh adik saya,’’ ujar kakak kandung Kikim Komalasari, Atang Zulkarnaen, kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Kikim Komalasari, tenaga kerja wanita asal Cianjur itu te­was mengenaskan di Kota Abha, Arab Saudi. Kikim diduga dibunuh majikannya. Keluarga belum men­dapat kepastian kapan jena­zah dipulangkan ke tanah air.


“Belum ada kepastian kapan persisnya jenazah dipulangkan ke tanah air. Kami berharap agar pe­mulangan jenazah bisa diperce­pat,’’ ucapnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Saat mengetahui kematian Kikim di Arab Saudi, bagai­ma­na reaksi keluarga ?
Kalau reaksi keluarga ya spon­tanitas, terharu, bercampur apa­lah. Apalagi ini mendengar berita kematian, jadi sedih saja.

Apa keluarga ikhlas?
Iya, pada akhirnya ya sudah kita pasrah, dan mengikhlaskan be­liau berpulang ke Rahma­tullah. Mudah-mudahan dia mati syahid-lah di sisi Allah SWT.  Diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan.

Hukuman apa yang seharus­nya dikenakan kepada pembu­nuh?
Terhadap pelaku kita serahkan pada proses hukum yang ber­laku. Permintaan kita ya sesuai dengan hukum di negara itu. Ya, seberat-beratnya.

Seberat-beratnya itu apakah hukuman mati?
Ya, dihukum mati, kita minta aparat hu­kum di sana bertindak adil. Jadi mohon dihukum  sebe­rat-beratnya sesuai dengan per­buatan­nya.

Apakah ada pihak keluarga yang ikut dalam persidangan nanti?
Itu kan ada pengacara. Kalau pengacara kita di sana ada pen­damping yang dilakukan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Kalau mungkin ada keluarga ditunjuk ke san­a, kita siap dengan akomo­dasi yang ditanggung negara barangkali.

Sebelum wafat apakah Kikim sering menghubungi keluarga?
Beliau itu 6 bulan pertama, tiga kali menghubungi kita. Tapi pas sudah bulan ke-10,  sampai 6 bu­lan terakhir itu sudah putus kon­tak. Tak ada lagi informasi me­nge­nai Kikim.

Adakah usaha untuk meng­hu­bungi Kikim melalui Kedu­bes dan PJTKI?
Kalau kita sudah berusaha meng­hubungi, sudah isi for­mulir; nama, alamat, semua data yang diperlukan. Tapi kita tidak tahu kondisinya. PJTKI sudah kon­tak ke sana, mencari tahu ke­beradaan Kikim, namun tidak ber­­hasil juag. Sebab, adanya per­­pindahan dari majikan pertama­nya ke maji­kan kedua tanpa se­pengetahuan dari pihak-pihak terkait.

PJTKI yang mengirim Kikim apa sudah menunjukkan itikad baik?
Kalau santunan ada, itu dari semua pihak. Walau nilainya re­latif, baik dari PJTKI, BNP2TKI, dari kementerian, itu termasuk santunan dan asuransi itu semua kita terima. Jadi semua hak-hak yang harus diterima ke­luarga untuk dalam negeri sudah selesai.

Harapan Anda bagaimana untuk perbaikan TKI ke de­pan?
Jangan lagi terulang kejadian seperti ini, baik pengusaha dan majikan hendaknya memperla­ku­kan TKI secara baik dan sewa­jarnya.

Kapan jenazah akan diberi­kan ke keluarga?    
Sekarang sedang diproses pe­mulangannya. Mungkin minggu depan baru ada informasi lagi.

Jadi belum ada kepastian?
Belum ada kepastian.Kami ber­­harap agar pemulangan jena­zah bisa dipercepat. Saya juga tidak tahu apakah ada masalah prosedural yang harus diselesai­kan. Ini semua diurus pemerintah pusat dan daerah.  [RM]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya