Berita

Wawancara

Haryono Umar: Kasus Gayus Bisa Saja Kami Tangani Bila Ada Kesepakatan Dengan Polri

SELASA, 23 NOVEMBER 2010 | 00:09 WIB

RMOL.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja menangani kasus Gayus Tambunan, tapi tentunya harus berkoordinasi dengan Polri.

“Kasus Gayus bisa saja kami tangani bila ada kesepakatan dengan Polri. Tapi kalau tidak diminta, tentu kami tidak me­nanganinya. Sebab, kasus Gayus kan sudah ditangani kepolisian, dan kasusnya masih di persi­dangan,’’ ujar Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa nggak digarap saja kasus Gayus lainnya, kan tidak perlu koordinasi dengan Polri?

Tidak bisa begitu, koordinasi itu sangat penting. Selama ini  me­mang kami selalu berkoordi­nasi terus. Baik itu berkaitan dengan kasus Bank Century dan kasus-kasus lainnya.

Apa pentingnya berkoordi­nasi itu?

Ya, penting. Itu kan berdiskusi, saling memberikan pandangan dan masukan terkait penanganan kasus tersebut.

Bukannya berkoordinasi itu bisa mengarah menghambat pe­nanganan kasus, sebab di­kha­watirkan terjadi kongka­likong?

Ah, tidak seperti itu. Sesama aparat penegak hukum, koordi­nasi itu tetap diperlukan. Intinya kan saling memberi masukan, dan saling memberi info. Itu biasa saja, dan hasilnya postif saja.

Apakah yang mau ditangani itu kasus dugaan suap terhadap sem­bilan oknum polisi terkait ke­luarnya Gayus dari tahanan?

Nggaklah, bukan itu. Kalau kasus itu kan, mereka (polisi) su­dah menangani. Kita paling hanya memberikan masukan-masukan saja.

Kapan mau ketemu Kapolri untuk membahas kasus Ga­yus?

Intinya  kita bertemu dengan Kapolri untuk koordinasi secara umum. Ya, mungkin saja nanti ada pembicaraan ke kasus Gayus. Tapi intinya adalah koordinasi secara umum itu memang selama ini kita lakukan. Jadi, nggak spe­sifik membahas satu kasus. Apa­lagi pimpinan Polri juga baru,  sehingga kita hanya bersilatu­rahmi dan berkoordinasi saja.

Permintaan untuk bertemu Polri sudah sejak kapan dila­yang­kan?

Kita belum surat-suratan. Se­bab, permintaan itu nggak perlu pa­kai surat. Kita selama ini cu­kup dengan telepon-teleponan saja.

Banyak pihak yang meng­kha­watirkan KPK tidak akan mam­pu menangani kasus Ga­yus, ba­­gai­mana komentar Anda?

Ya, karena kita memang belum mengatakan akan menangani. Kita pada intinya adalah men­dorong kepolisian untuk mena­ngani itu. Kan selama ini mereka (polisi) yang menanganinya.

O ya, DPR belum melakukan  fit and proper test terhadap ca­lon pimpinan KPK, bagaimana komentar Anda?

Kita serahkan saja ke DPR, itu kan memang kewenangannya  DPR. Terserah saja, kami me­nunggu saja.

Dari dua nama calon Ketua KPK, mana yang menurut Anda berpeluang?

Aduh, dua-duanya oke, sama-sama memiliki penge­ta­huan. Yang penting adalah sia­papun yang terpilih itu bisa be­kerja de­ngan empat pimpi­nan KPK dan dengan pegawai KPK yang ada.

Tapi kan keduanya juga me­mi­liki kelemahan?

Aduh, saya sih sebenarnya nggak pernah mengenal mereka secara dekat. Tapi secara bagai­mana dia berkomitmen sih, me­reka oke-oke aja.

Apa persiapan para pegawai KPK dalam menyambut tam­ba­han pimpinan KPK itu?

Nggak ada. Biasa-biasa saja.

Dengan empat pimpinan KPK, bagaimana kinerjanya?

Ya, sudah banyak kinerja yang kami lakukan. Baik itu pe­­nin­da­kan dan pencegahan. Kalau pe­nin­dakan, sudah ba­nyak para ter­sangka baru yang terus bertam­bah. Sedangkan ka­lau pencega­han, hari ini kita me­­lakukan pen­cegahan secara menyeluruh di Papua.

Kita bergabung dan mendo­rong Kemendagri, Kemenkeu, dan KPU untuk memberikan pen­dampingan sampai terjadi­nya perubahan sistem. Yakni cara bekerja dan pertanggung ja­wa­bannya mereka, sehingga kasus-kasus korupsi tidak terjadi lagi. [RM]


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya