Berita

Wawancara

Mahfud MD: Kami Sudah Menunggu 2 Minggu Tapi Tim Investigasi Nggak Nongol

SENIN, 22 NOVEMBER 2010 | 00:30 WIB

RMOL.Tim Investigasi Dugaan Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi (MK) belum punya nyali meme­riksa sembilan hakim konstitusi. Padahal, waktu kerja mereka tinggal dua minggu lagi.

“Kami sudah nggak keluar kota, ini demi menanti Tim Inves­tigasi, tapi hingga hari ini (Jumat, 19/11) belum ada yang meme­riksa hakim konstitusi,’’ ujar Ketua MK, Mahfud MD, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat lalu.

Tim Investigasi yang dikoman­doi Refly Harun itu hanya di­berikan waktu sebulan (sampai 8 Desember 2010) untuk mem­bukti­kan apakah ada suap atau pemerasan yang dilakukan hakim konstitusi.    

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa nggak pernah bertemu dengan tim itu?

Bertemu sih pernah, yakni dengan Refly Harun, Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, dan Saldi Isra, tapi bukan untuk memeriksa.

Apa isi pertemuannya?

Di depan mereka kami menya­takan siap dimintai keterangan, siap dimintai konfrontasi, dan kami menunggu. Tapi hingga kini belum ada pemeriksaan.

Sama sekali nggak ada di­min­tai keterangan?

Tidak ada sama sekali. Pada­hal, kami sudah menunggu se­karang sudah dua minggu, tapi belum ada yang datang dari tim tersebut.

Anda kecewa?

Kecewa sih tidak, cuma heran saja, kenapa belum datang. Pada­hal, kami kan setiap hari me­nunggu di kantor. Bahkan kami tidak keluar kota. Kalau mau da­tang, ayo. Kami sudah siap di­pe­rik­sa, siap dipertemukan dengan siapapun.

Tampaknya Anda ngebet untuk diperiksa ya, kenapa?

Itu menggoncangkan karena selama ini isu-isu seperti itu kan bentuknya rumor. Sebab, sesudah dicari faktanya, ternyata semua­nya omong kosong.

Nah, tiba-tiba Refly Harun memberi kesaksian bahwa itu fakta, bukan rumor karena kata­nya dia melihat sendiri, men­dengar dan bertemu sendiri dengan orang yang menyuap Hakim MK atau diperas Hakim MK, atau orang yang mengan­tarkan uang ke Hakim MK. Itu membuat kami gempar semua, karena kami  meyakini kalau kami bersih.

Itulah sebabnya  9 hakim kons­titusi sepakat kalau kita beri kehormatan  kepada Refly Harun untuk bongkar kasus itu. Kita beri kehormatan.

Bukannya itu menekan?

Bukan, kita tidak tekan. Kalau kita mau menekan, itu gampang. Laporkan ke polisi bahwa ada hakim MK menurut Refly Harun disuap dan orangnya su­dah ada, nanti Refly yang di­panggil oleh polisi untuk meng­ung­kap itu.

Kenapa tidak dilaporkan ke polisi?

Kalau kita lakukan itu berarti kita kekanak-kanakan. Makanya kita ambil dengan cara yang lebih jauh dengan memberi kehor­ma­tan kepada Refly untuk menjadi ketua tim investigasi. Karena dia sudah tahu dari awal pa­ling tidak tiga orang yang me­la­kukan itu, Refly sudah tahu orangnya.

Tapi dampaknya tidak sam­pai berpengaruh ke kinerja Hakim MK memutus perkara?

Sejak adanya tulisan Refly Harun itu banyak yang usil juga. Orang sedikit-sedikit bikin SMS ada suap, ada perkara kecil bikin SMS hakim disuap. Itu kan karena orang terpancing isu yang dilontarkan Refly Harun itu.

Bukan hanya kehidupan ins­titusi saja yang terganggu, tapi juga kehidupan keluarga. Sebab, istri ikut mempersoalkan hal itu. Anak-anak juga menjadi ikut-ikut bertanya seperti melakukan audit terhadap uang orang tuanya. Di­tanya, uang ini dari mana, jangan-jangan dikasih suap seperti yang ditulis Refly Harun itu.

Lalu setiap pergi, kami ini merasa seperti disorot, merasa dilihat secara khusus kan, seakan ini hakim yang menerima suap. Itu sebabnya kami beri kehor­matan pada Refly untuk ungkap itu.

Tapi kan tidak mungkin Refly dibebabankan untuk mem­buk­tikan­nya secara hukum?

Ini kan bukan pembuktian hukum. Ini pembuktian bahwa Refly melihat orang lalu dimun­culkan ke publik. Kalau ada indikasinya kan bisa digelandang ke KPK.

Ya nggak bisa KPK memeriksa sebelum ada indikasinya. Kalau begitu, kerja KPK bisa jutaan. Maka saya minta Refly tunjukkan orang, baru saya bawa ke KPK.

Mari kita tanyakan hakim mana yang dapat uang dan melalui siapa. Apakah diserahkan langsung, atau melalui panitera, DPR, istri, tetangga, kan gitu saja. Sangat gampang membuktikan. Yang penting jujur saja, ada atau tidak ada.

Itu membuat saling curiga di antara hakim konstitusi ya?

Karena itu tertulis, kami saling tanya karena sepertinya tegang gitu ya, makanya saya buka rapat, ini ada masalah, mari kita bicara­kan. Lalu semuanya pada saat itu curhat, kami merasa terpukul. Kata para hakim itu jangan-jangan saya yang dicurigai, kata hakim yang satu. Kemudian sepakat mari menunjuk Refly untuk membuktikannya, dan kita beri dia perlindungan hukum. Kalau misalnya perlu panggil orang yang ingin keamanan fisik, itu kita carikan polisi. Bahkan kita siap meminta perlinduangan dari LPSK (Lembaga Perlin­dungan Saksi dan Korban) agar tidak punya akibat apa-apa.

Anda  marah dengan tulisan Refly itu?

Kalau marah sih tidak ya, tapi ter­pukul gitu. Kan beda antara ma­rah dengan terpukul. Kalau marah itukan jadi kalap, lalu melakukan sesuatu melaporkan Refly ke polisi. Tapi kita tidak mau, kita beri dia kehormatan untuk sele­saikan secara baik-baik tapi juga harus menjaga martabat MK.

Begini ya, kalau kami marah lalu emosi itu gampang sekali, kita sampaikan ke polisi dengan 4 dakwaan. Pertama, itu pasal 121 KUHAP penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana 10 tahun. Kedua, fitnah. Ketiga, pence­maran nama baik.

Keempat, melanggar kewaji­ban hukum sebagaimana pasal 18 KUHAP dimana orang melihat sesuatu tapi tidak dilaporkan ke polisi, tapi dibiarkan. [RM]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya