Berita

Wawancara

Mahfud MD: Kami Sudah Menunggu 2 Minggu Tapi Tim Investigasi Nggak Nongol

SENIN, 22 NOVEMBER 2010 | 00:30 WIB

RMOL.Tim Investigasi Dugaan Makelar Kasus di Mahkamah Konstitusi (MK) belum punya nyali meme­riksa sembilan hakim konstitusi. Padahal, waktu kerja mereka tinggal dua minggu lagi.

“Kami sudah nggak keluar kota, ini demi menanti Tim Inves­tigasi, tapi hingga hari ini (Jumat, 19/11) belum ada yang meme­riksa hakim konstitusi,’’ ujar Ketua MK, Mahfud MD, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat lalu.

Tim Investigasi yang dikoman­doi Refly Harun itu hanya di­berikan waktu sebulan (sampai 8 Desember 2010) untuk mem­bukti­kan apakah ada suap atau pemerasan yang dilakukan hakim konstitusi.    

Berikut kutipan selengkapnya:

Masa nggak pernah bertemu dengan tim itu?

Bertemu sih pernah, yakni dengan Refly Harun, Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, dan Saldi Isra, tapi bukan untuk memeriksa.

Apa isi pertemuannya?

Di depan mereka kami menya­takan siap dimintai keterangan, siap dimintai konfrontasi, dan kami menunggu. Tapi hingga kini belum ada pemeriksaan.

Sama sekali nggak ada di­min­tai keterangan?

Tidak ada sama sekali. Pada­hal, kami sudah menunggu se­karang sudah dua minggu, tapi belum ada yang datang dari tim tersebut.

Anda kecewa?

Kecewa sih tidak, cuma heran saja, kenapa belum datang. Pada­hal, kami kan setiap hari me­nunggu di kantor. Bahkan kami tidak keluar kota. Kalau mau da­tang, ayo. Kami sudah siap di­pe­rik­sa, siap dipertemukan dengan siapapun.

Tampaknya Anda ngebet untuk diperiksa ya, kenapa?

Itu menggoncangkan karena selama ini isu-isu seperti itu kan bentuknya rumor. Sebab, sesudah dicari faktanya, ternyata semua­nya omong kosong.

Nah, tiba-tiba Refly Harun memberi kesaksian bahwa itu fakta, bukan rumor karena kata­nya dia melihat sendiri, men­dengar dan bertemu sendiri dengan orang yang menyuap Hakim MK atau diperas Hakim MK, atau orang yang mengan­tarkan uang ke Hakim MK. Itu membuat kami gempar semua, karena kami  meyakini kalau kami bersih.

Itulah sebabnya  9 hakim kons­titusi sepakat kalau kita beri kehormatan  kepada Refly Harun untuk bongkar kasus itu. Kita beri kehormatan.

Bukannya itu menekan?

Bukan, kita tidak tekan. Kalau kita mau menekan, itu gampang. Laporkan ke polisi bahwa ada hakim MK menurut Refly Harun disuap dan orangnya su­dah ada, nanti Refly yang di­panggil oleh polisi untuk meng­ung­kap itu.

Kenapa tidak dilaporkan ke polisi?

Kalau kita lakukan itu berarti kita kekanak-kanakan. Makanya kita ambil dengan cara yang lebih jauh dengan memberi kehor­ma­tan kepada Refly untuk menjadi ketua tim investigasi. Karena dia sudah tahu dari awal pa­ling tidak tiga orang yang me­la­kukan itu, Refly sudah tahu orangnya.

Tapi dampaknya tidak sam­pai berpengaruh ke kinerja Hakim MK memutus perkara?

Sejak adanya tulisan Refly Harun itu banyak yang usil juga. Orang sedikit-sedikit bikin SMS ada suap, ada perkara kecil bikin SMS hakim disuap. Itu kan karena orang terpancing isu yang dilontarkan Refly Harun itu.

Bukan hanya kehidupan ins­titusi saja yang terganggu, tapi juga kehidupan keluarga. Sebab, istri ikut mempersoalkan hal itu. Anak-anak juga menjadi ikut-ikut bertanya seperti melakukan audit terhadap uang orang tuanya. Di­tanya, uang ini dari mana, jangan-jangan dikasih suap seperti yang ditulis Refly Harun itu.

Lalu setiap pergi, kami ini merasa seperti disorot, merasa dilihat secara khusus kan, seakan ini hakim yang menerima suap. Itu sebabnya kami beri kehor­matan pada Refly untuk ungkap itu.

Tapi kan tidak mungkin Refly dibebabankan untuk mem­buk­tikan­nya secara hukum?

Ini kan bukan pembuktian hukum. Ini pembuktian bahwa Refly melihat orang lalu dimun­culkan ke publik. Kalau ada indikasinya kan bisa digelandang ke KPK.

Ya nggak bisa KPK memeriksa sebelum ada indikasinya. Kalau begitu, kerja KPK bisa jutaan. Maka saya minta Refly tunjukkan orang, baru saya bawa ke KPK.

Mari kita tanyakan hakim mana yang dapat uang dan melalui siapa. Apakah diserahkan langsung, atau melalui panitera, DPR, istri, tetangga, kan gitu saja. Sangat gampang membuktikan. Yang penting jujur saja, ada atau tidak ada.

Itu membuat saling curiga di antara hakim konstitusi ya?

Karena itu tertulis, kami saling tanya karena sepertinya tegang gitu ya, makanya saya buka rapat, ini ada masalah, mari kita bicara­kan. Lalu semuanya pada saat itu curhat, kami merasa terpukul. Kata para hakim itu jangan-jangan saya yang dicurigai, kata hakim yang satu. Kemudian sepakat mari menunjuk Refly untuk membuktikannya, dan kita beri dia perlindungan hukum. Kalau misalnya perlu panggil orang yang ingin keamanan fisik, itu kita carikan polisi. Bahkan kita siap meminta perlinduangan dari LPSK (Lembaga Perlin­dungan Saksi dan Korban) agar tidak punya akibat apa-apa.

Anda  marah dengan tulisan Refly itu?

Kalau marah sih tidak ya, tapi ter­pukul gitu. Kan beda antara ma­rah dengan terpukul. Kalau marah itukan jadi kalap, lalu melakukan sesuatu melaporkan Refly ke polisi. Tapi kita tidak mau, kita beri dia kehormatan untuk sele­saikan secara baik-baik tapi juga harus menjaga martabat MK.

Begini ya, kalau kami marah lalu emosi itu gampang sekali, kita sampaikan ke polisi dengan 4 dakwaan. Pertama, itu pasal 121 KUHAP penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana 10 tahun. Kedua, fitnah. Ketiga, pence­maran nama baik.

Keempat, melanggar kewaji­ban hukum sebagaimana pasal 18 KUHAP dimana orang melihat sesuatu tapi tidak dilaporkan ke polisi, tapi dibiarkan. [RM]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya