PT Industri Sandang Nusantara Pernah Dapat Talangan 25 M

RMOL.Dari 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi, ada empat perusahaan yang tergolong kerugiannya sangat besar. Salah satunya adalah PT Industri Sandang Nusantara (Insan).

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang ditugaskan untuk merestrukturisasi, meng­aku kewalahan untuk mem­bedah  penye­bab masalah di PT Insan.

PT PPA mela­kukan kajian dari dua sisi yakni, kon­disi perusa­haan secara kese­luruhan, dan khusus pada ma­salah keuangan.

“PPA melakukan kajian sendiri kepada Insan. Tapi PPA juga menugaskan auditor untuk me­ngaudit kondisi keuangan yang dimiliki PT Insan,” kata Sekre­taris PT PPA, Renny O Rorong kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Renny, PPA masih melakukan kajian secara kom­prehensif terhadap kondisi PT Insan. Bentuk kajian itu terbagi men­jadi dua yaitu, kajian untuk me­lihat secara menyeluruh per­soalan apa yang sebenarnya dialami PT Insan, melihat rencana mereka ke depan, serta potensi yang dimiliki.

Kajian kedua, fokus pada masalah keuangan. Kegiatan ini dilakukan auditor. Hasilnya bisa berpengaruh pada proses bantuan yang akan diberikan kepada PT Insan dalam tahap restrukturisasi.

“Berdasarkan peraturan Ke­men­te­rian Keuangan, bantuan re­strukturisasi hanya bisa dikasih satu kali saja. Jadi kalau misalnya dua tahun setelah itu, Insan me­nyatakan kekurangan dana, kita tidak bisa memberikannya. Ma­kanya kajian­nya harus kompre­hensif, nantinya diharapkan tidak ada msalah di kemudian hari,” jelasnya.

Menurut Renny, sebelumnya PPA telah mengucurkan dana bantuan kepada Insan. Bantuan tersebut, adalah dana awal yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional Insan selama sekitar satu tahun. Namun dia mengaku tidak ingat berapa jum­lahnya.  “Saya lupa berapa jumlah­nya. Tapi sudah ada dana untuk kebutuhan awal yang diku­curkan sekitar satu tahun lalu,” katanya.

Renny menolak kalau pena­nganan PT Insan yang dilakukan lembaganya dinilai lambat, karena sudah dilakukan kajian secara bertahap sesuai dengan Peraturan yang dikeluar­kan Kementerian BUMN. “Kita berusaha menyelesaikan scepat­nya. Soalnya bagi PPA, semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya

Untuk diketahui PT PPA per­nah menyampaikan siaran persnya pada 14 Agustus 2009 bahwa telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Insan senilai Rp 25 miliar untuk ke­giatan operasional.

Pemberian kredit ini bagian dari penugasan Menteri Negara BUMN kepada PPA untuk men­dukung program usaha BUMN. Dengan kucuran kredit ini, diha­rapkan PT Insan akan menjadi semakin kompetitif di industri tekstil nasional.

Menteri Negara BUMN, Mus­tafa Abubakar mengatakan, saat ini PT. Insan masih dalam pem­bahasan Komite Restruk­turisasi. Untuk pengkajian yang dilakukan PT PPA sudah memasuki tahap akhir. “Masih kita bahas di ko­mite, dan belum ada keputu­san­nya. Soalnya kajian yang dilakukan PPA juga belum selesai,” katanya.

Mustafa mengungkapkan, setidak­nya ada sembilan BUMN yang dinyatakan masih merugi. Semua itu sedang dibahas satu persatu untuk mencari per­soa­lan dan solusinya secara ke­selu­ruhan. Nantinya Komite Re­struk­turisasi akan melihat, bagaimana kondisi PT Insan sebenarnya, dan ban­tuan seperti apa yang dibut­uhkan perusahaan pelat merah tersebut.

“Kalau nantinya setelah selesai dikaji, ternyata Insan membutuh­kan mitra seperti yang diusulkan kepada Kertas Kraft Aceh, ya kita akan carikan. Kalau mereka cuma memerlukan dana, ya kita suntik dana. Kita sesuaikan dengan kebu­tuhan yang bersangkutan,” paparnya.

Saat ditanya mengenai apa yang menjadi penyebab kerugian dari perusahaan plat merah tersebut, Mustafa mengaku tidak hafal. Yang jelas, BUMN-BUMN yang sedang direvitalisasi saat ini cukup banyak, dengan penyebab yang beragam.

Bekas Dirut Bulog ini mene­gas­kan, selain opsi restruk­turisasi, lembaganya juga mem­pertimbangkan kemungkinan dilakukannya merger, akusisi, ataupun likuidasi. “Kita lihat saja situasi­nya nanti. Yang pasti kita akan tangani semuanya satu persatu sesuai dengan target,” katanya.

Sebelumnya Mustafa menga­takan, Kementerian BUMN me­miliki komitmen untuk mela­kukan restrukturisasi terhadap BUMN yang merugi, dengan melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan BUMN itu sendiri.

“Dari 10 BUMN yang rugi terbesar tersebut, sebanyak 4 BUMN, yakni Kertas Kraft Aceh, PT PAL, Industri Sandang, dan Balai Pustaka sedang berada dalam penanganan atau due dilligence restrukturisasi  PT PPA,” tukasnya.

Sementara pihak PT Insan yang dikonfirmasi seperti Jarman, salah satu komisaris perusahaan itu melalui telepon genggamnya tidak memberikan respons. Pesan singkat yang dikirimkan kepada­nya juga tidak dibalas.

Sementara jajaran direksi PT Insan di kantor pusatnya di Jl Wolter Monginsidi 88K Kebayo­ran Baru Jakarta Selatan sedang tidak berada di tempat.

“Setahu saya Komisaris kan­tornya ada di Departemen Per­industrian. Sedangkan Direk­si­nya sedang tidak ada di kantor, saya tidak tahu sedang dinas atau ada rapat di luar,” kata salah satu karyawan PT Insan yang meng­aku bernama Edi.

Saat Rakyat Merdeka meng­kro­scek keberadaan para pe­ngelola PT. Insan kepada Kepala Pusat Penerangan Kementerian Per­industrian, Hartono menga­takan, kalau saat ini para pe­ngurus PT. Insan sudah tidak ber­kan­tor di situ, karena setahu dia sudah pindah ke kantor Kementerian BUMN.

“Kalau dulu memang di sini. Karena dulunya mereka di bawah Departemen Perindustrian. Tapi seharusnya sih sekarang mereka berkantor di sana (Kementerian BUMN-red). Karena kan pem­binaan BUMN ada di sana. Tapi memang, sekarang kami jarang berhubungan dengan mereka,” ucapnya.

Kasubag Publikasi dan Gu­bungan Media Massa Ke­menterian BUMN, Rudi Rusli mengatakan, dirinya tidak mengetahuinya keberadaan para pegurus PT. Insan. Hanya saja salah satu Komisaris perusahaan pelat merah itu, Jarman berkantor di Kementerian ESDM.

“Yang saya tahu, pak Jarman kantornya sudah dipindahkan lagi ke ESDM,” katanya.

Dirutnya Ada Yang Kesandung Korupsi Penjualan Aset

Sekilas PT Industri Sandang Nusantara

Produk Utama PT. Industri San­dang Nusantara adalah Benang Tenun, Kain dan Karung Plastik, yang diproduksi 7 barik Pe­mintalan, 1 Baril Terpadu (Pe­mintalan dan Pertenunan) dan 1 Pabrik Karung Pastik.

Dasar hukum pendirian peru­sa­haan pelat merah ini adalah PP Nomor 90 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Peng­ga­bungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II, menjadi PT. Industri Sandang Nusantara (Pesero).

Selain itu ada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No C-10721.HT.01.04. th.2000 tanggal 25 Mei 2000 perihal Persetujuan Atas Peru­bahan Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Peseroan Terbatas: Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara atau disingkat PT Insan.

Dalam menjalankan usahanya PT Insan memiliki tujuan turut melaksanakan dan menunjang kebija­kan dan program peme­rin­tah di bidang ekonomi dan pem­bangunan nasional pada umum­nya, di bidang tekstil dan industri sejenisnya, dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah melaporkan kasus dugaan korupsi dalam transaksi tukar guling aset BUMN antara PT Industri Sandang I (PT Insan) dan PT Graha Delta Citra (GDC) ke KPK. Kasus ini diduga meru­gikan negara hingga Rp 121,628 miliar.

Laporan itu disampaikan Koordinator Departemen Infor­masi Publik ICW Adnan Topan Husodo dan tiga mantan karya­wan PT Insan I Achmad Arief, Azhar Noor, dan Adang Kelly Sukarly di Gedung KPK, Jl Veteran III, Jakarta, Kamis (18/1/2007).

PT Insan juga pernah diper­kara­kan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Dirut PT Insan saat  dijabat Kuntjoro Hendrartono telah divonis 10 tahun penjara karena terbukti bersalah karena menyalah­gu­nakan wewenang dan jabatannya dalam penjualan aset BUMN di PT Insan, di Patal Cipadung, Bandung.

“Perlu Upaya Keras Untuk Revitalisasi”

Iman Sugema, Pengamat Ekonomi INDEF

Pengamat Ekonomi dari Institute far Development of Econo­mics and Finance (Indef), Iman Sugema men­du­ga, penyebab kerugian yang dialami PT Insan sama sa­ja seperti masalah yang dialami semua BUMN yang ber­masalah, yaitu keku­rang­mampuan pihak manajemen dalam mengelola perusahaan.

“Saya rasa, masalah ham­pir di semua BUMN itu sama, yaitu kurangnya kemampuan dari pihak pengelola,” kata­nya, kemarin.

Menurutnya, pihak penge­lola kurang memiliki kom­pe­tensi dalam pengelola pe­rusahaan tersebut. Selain itu tidak memiliki kreatifitas, sehingga tidak bisa bersaing di pasar.

“Perlu upaya yang keras, dan keberanian untuk mela­ku­kan revitalisasi terhadap PT Insan. Tanpa itu, mustahil Insan bisa diperbaiki kiner­janya. Malah bisa bertambah parah,” ungkapnya.

Iman menyarankan, untuk melakukan perbaikan, Ke­men­terian BUMN terlebih dahulu harus menge­lom­pokkan BUMN-BUMN yang bermasalah berdasarkan pe­nyebab masalahnya. Dengan de­mikian penyelesaian akan langsung kepada pokok masalahnya.

“BUMN-BUMN itu harus dikelompokkan dulu, sesuai dengan masalahnya. Biar jelas apa yang harus diatasi, dan bisa segera dicari cara mengatasinya,” cetusnya.

Iman menjelaskan, sebaik­nya Kementerian BUMN me­nyehatkan Insan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru meng­ambil keputusan mela­kukan akusisi atau merger, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.

Pemberian dana untuk menutupi utang yang dimiliki PT Insan, kata dia, tidak bisa dikatakan tepat. Se­bab tanpa adanya perbaikan kualitas manajemen, masalah yang dihadapi perusahaan itu akan terus terulang.

Dari berbagai metode penye­lesaian PT Insan, Iman le­bih cenderung memilih pa­da proses privatisasi. “Dipri­vati­sasi saja. Asalkan mayo­ritas sahamnya masih dipe­gang oleh pemerintah. Itu cara terbaik untuk menye­lesaikan semua masalah yang ada,” pungkasnya.

“Saya Harap Pak Mutafa Tegas”

Atte Sugandi, Anggota Komisi VI DPR

Anggota Komisi VI DPR, Atte Sugandi mengatakan, banyaknya BUMN yang mengalami kerugian seperti PT Insan merupakan peringa­tan bagi Kementerian BUMN untuk bisa serius memonitor dan memotivasi kinerja peru­sahaan yang dinaunginya.

“Ada BUMN yang berhasil meraih sukses juga, seperti Garuda. Bagi yang berma­sa­lah sebaiknya diberi motivasi Kementerian BUMN,” kata­nya, kemarin.

Atte menduga, masalah yang dialami PT Insan karena beban keuangan dari masa lalu. Ia pun mencontohkan Pe­rum Bulog yang terpaksa me­rugi karena adanya kebija­kan PSO selama bertahun-tahun. “Jadi tidak bisa dibilang karena pihak pengelolanya tidak mampu. Banyak faktor yang menentukan,” katanya.

Politisi Demokrat ini meng­ingat­kan Kementerian BUMN, untuk serius meng­kaji perma­sa­lahan semua BUMN yang bermasalah ter­sebut. Apabila dalam ke­giatan itu ditemukan adanya kesa­lahan manajemen seba­gai faktor utama penyebab keru­gian tersebut, maka Men­teri Negara BUMN, Mus­tafa Abubakar sebaiknya meng­ambil tindakan tegas. “Saya harap Pak Mustafa mau mengambil tindakan, seperti memberikan sanksi tegas,” ujarnya. [RM]