Berita

Wawancara

Indria Frenida: Kami Berharap Jaksa Agung Yang Baru Berani Menuntaskan Kasus Semanggi I

MINGGU, 14 NOVEMBER 2010 | 00:09 WIB

RMOL.Kemarin, genap 12 tahun tragedi Semanggi I, tapi aparat hukum belum menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tersebut.  

Makanya keluarga korban berharap agar Jaksa Agung yang baru punya keberanian untuk me­nuntaskan kasus yang merenggut 13 korban itu, delapan di antara­nya dari mahasiswa.

“Kami berharap Presiden me­milih Jaksa Agung yang berani menuntaskan kasus Semanggi I agar kasus ini tidak berlarut-larut,’’ ujar Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kon­tras), Indria Frenida, kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Sebaiknya Jaksa Agung itu dari internal atau dari luar?

Kami tak persoalkan dari mana. Yang penting harus berani tuntaskan kasus pelanggaran HAM. Tapi berdasarkan pengala­man, Jaksa Agung dari internal kurang berani. Jadi, sebaiknya Presiden melirik dari luar.

Misalnya siapa?

Orangnya harus yang indepen­den, yang punya komitmen tinggi terhadap penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu.

Jadi, harapan kami agar Presi­den memilih Jaksa Agung yang punya keberanian menuntaskan kasus pelanggaran HAM ini.

Sejauh ini kan komitmen poli­tik untuk penyelesaian kasus ini tidak pernah muncul. Itu yang menjadi catatan kami, bahwa Jaksa Agung yang baru itu tidak hanya punya komitmen untuk pemberantasan korupsi saja. Tapi juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Itu kan janji dari Presiden SBY ketika mau menjadi Presiden.

Apa Anda yakin dengan ter­pilih Jaksa Agung yang baru kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat akan terselesaikan?

Ya, ini jadi ukuran dari Jaksa Agung yang baru. Harapan kita sih orangnya harus mampu me­nyelesaikan kasus-kasus pe­langga­ran HAM, termasuk kasus Semanggi.

O ya, apa inti peringatan 12 tahun tragedi Semanggi?

Negara hendaknya menyele­sai­kan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya Semanggi I. Kami meminta agar aparat hu­kum  melakukan penyidikan. Se­bab sampai saat ini, belum mela­kuakn penyidikan terhadap pela­ku-pelaku penembakan maha­siswa dalam kasus Semanggi ini.

Kenapa menuntut kepada Presiden?

Ya, kami menuntut Presiden untuk mencari Jaksa Agung baru yang punya komitmen tinggi dalam menindak para pelanggar HAM, termasuk menyelesaikan kasus Trisakti dan Semanggi.

Siapa saja yang ikut dalam  pe­ringatan ini?

Semua korban Semanggi. Tapi salah satu keluarga korban Se­manggi I, ibu Sumarsih tidak ikut. O ya, nanti malam (kemarin) akan ada Misa di Atmajaya. Kami tadi juga ke kuburan para korban Semanggi.

Selama ini keluarga korban Se­manggi selalu melakukan berbagai unjuk rasa, tapi tetap saja tidak dituntaskan, apa saja langkah-langkah yang dilaku­kan Kontras?

Ya, ini sebenarnya jadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, ketika kita mau beranjak kesatu titik demokrasi akan lebih baik. Nah, persyaratan dari transisi demokrasi itu adalah penye­le­saian di masa lalu yang harusnya bisa membuka ruang-ruang ke­benaran yakni keadilan dengan menghukum para pelakunya, memperhatikan hak-hak keluarga korban, dan menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi. Nah, ketika semua hal itu tidak dija­lankan dan diabaikan peristiwa ini akan terulang kembali. Ter­bukti selama 12 tahun demokrasi kita belum berjalan sempurna.

Apa yang dilakukan agar apa­rat hukum menyelesaikan kasus ini?

Sebenarnya nggak ada alasan dari pemerintah untuk tidak me­nemukan pelakunya. Karena Komnas HAM sebagai lembaga negara sudah melakukan pe­nye­li­dikannya, sudah menyim­pulkan adanya pelanggaran HAM berat untuk kasus Trisakti, Semanggi, serta sudah mere­komendasikan beberapa nama para pelakunya untuk diperiksa oleh Jaksa Agung.

Kita sih orangnya harus mam­pu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk ka­sus Semanggi. [RM]



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya