Bintang Mahaputera untuk Ibunda Obama Wajar, Tak Usah Diributkan

RMOL. Pemberian Bintang Mahaputera merupakan hal yang biasa diberikan oleh sebuah negara terhadap warga negara asing yang telah berperan dan berkontribusi terhadap sebuah negara.

Tak terkecuali Bintang Mahaputera yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Ibunda Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Stanley Ann Dunham, pada Selasa malam lalu.

"Itu adalah kebiasan bagi setip negara memberikan penghargaan bintang kepada orang orang asing yang pernah berjasa dan berperan bagi bangsa kita. Pejabat kita juga sering mendapat penghargaan dari negara asing," jelas anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan Jimly Ashshiddiqie kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 12/11).

Jimly menjelaskan, ada dua pertimbangan kenapa Ibunda Obama itu diberikan Bintang Mahaputra. Pertama, Ann Dunham pada tahun 1960-an sampai 1970-an telah berperan aktif dalam memberikan konsultasi kebijakan mikro finansial dan mikro kredit. Meski bukan sendirian, tapi Ann Dunham merupakan orang yang pertama melakukan hal tersebut.

"Kalau yang pertama memberi mengenai mikro kredit kecil, kan luar biasa itu. Dia telah melakukan sesuatu yang di kemudian hari kita praktikkan," jelas Jimly.

Alasan kedua, masih kata Jimly, pemberian gelar itu sebagai bagian dari upaya diplomasi untuk merekatkan hubungan Amerika Serikat dan Indonesia. Sebuah negara, katanya, sering memberikan penghargaan yang kira-kira bisa membantu untuk mempererat hubungan kedua negara.

"Dua-duanya (berjasa dan diplomasi) jadi pertimbangan. Kalau hanya berjasa, tidak ada kepentingan diplomasinya, tentu kurang juga nilainya," Jimly menambahkan.

Karena itu, Jimly mengajak semua pihak untuk tidak meributkan atau mempermasalahkan pemberian gelar Bintang Mahaputra yang diterima langsung oleh Obama pada saat berkunjung ke Indonesia pada Selasa lalu. Dewan Gelar sendiri, sambung Jimly, sudah dimintai pertimbangan oleh Presiden mengenai pemberian gelar tersebut.

"Ya lah, kan semuanya lewat Dewan Gelar. Walaupun pun itu masukannya dari mana-mana termasuk Kementerian Luar Negeri. Itukan tidak mendadak dari Presiden sendiri," tutupnya. [zul]