Berita

Wawancara

WAWANCARA

Julian Aldrin Pasha: Presiden Utamakan Penanganan Bencana Ketimbang Mengangkat Jaksa Agung

SABTU, 06 NOVEMBER 2010 | 07:06 WIB

RMOL. Presiden SBY mengutamakan penanganan meletusnya Gunung Merapi, di Sleman, Yogyakarta, ketimbang mengangkat Jaksa Agung.
Memang SBY pernah diren­ca­na­kan sepulang dari luar negeri  memilih Jaksa Agung, 31 Okto­ber lalu. Tapi mengingat meletus­kan Gunung Merapi, di Sleman, Yogyakarta, masih terjadi, se­hingga niat itu dibatalkan.

“Presiden lagi konsentrasi un­tuk penanganan bencana Merapi. Sedangkan untuk Jaksa Agung masih ada waktu. Toh sudah ada Pe­laksana tugas (Plt) Jaksa Agung Dharmono,’’ ujar Juru Bi­cara (Jubir) Presiden Bidang Da­lam Ne­geri, Julian Aldrin Pasha, ke­pada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berikut kutipan selengkapnya:

Jadi, kapan persisnya peng­angkatan Jaksa Agung itu?
Kalau ada informasi, nanti saya sampaikan ke Anda ya. Untuk sekarang ini saya belum bisa me­mastikan mengenai pengangka­tan Jaksa Agung itu.

Kenapa begitu?
Bapak Presiden kan konsen­trasi mengurusi bencana meletus­nya Gunung Merapi.

Konkretnya seperti apa?
Seperti yang disampaikan Pre­siden bahwa semua pihak terlibat. Sebab, ini sudah melibatkan dua provinsi. Memang skalanya su­dah sangat luas maka perlu pe­nanganan serius untuk soal ini. Ini juga langsung ditangani pe­merintah pusat.

Perbedaannya apa sih kalau ditangani pusat?
Tadi kan (kemarin) Bapak Pre­siden sudah menyatakan bahwa  kendali operasi penanganan lang­sung di bawah Kepala BNPB (Ba­dan Nasional Penanggu­langan Bencana) Pak Syamsul Maarif. Ini dilakukan untuk pe­nanggulangan dan antisipasi agar tidak terjadi korban yang makin luas. Jadi, dengan sendirinya, bisa dikatakan bahwa ini telah di­tangani langsung di bawah peme­rintah pusat.

Ini pertanda keseriusan pe­me­­­rintah pusat untuk me­na­nga­ni Gunung Merapi ya?
Ya, kita sangat berduka. Se­cara nasional kita tahu, bahwa peme­rintah saat ini sangat serius untuk menangani aktivitas Gu­nung Merapi.

Apakah ini pertanda sudah di­tetapkan menjadi bencana na­sional?
Saya tidak akan sampai dalam pernyataan seperti itu. Kalau di­simak pernyataan Presiden sudah jelas bahwa pemerintah pusat sangat serius menanggapi ini.

Karena semuanya terlibat, mulai dari bidang kesejahteraan rakyat. Kemudian bidang kese­hatan, transmigran, transportasi, PU. Semuanya terlibat. Jadi, bisa Anda bayangkan bagaimana se­riusnya dan sangat perhatian dari pemerintah untuk menangani masalah ini

Untuk itu, tidak perlu terje­bak soal status bencananya. Yang penting adalah penanga­nan yang komprehensif dengan koordinasi yang sangat terpadu antara pe­merintah pusat deng­an daerah.

Dan tentunya dengan BNPB. Itu yang sekarang sedang dilaku­kan. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dalam waktu yang tidak terlalu lama dan semua akan kem­­­bali normal.   [RM]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya