Berita

istimewa

TSUNAMI MENTAWAI

Relokasi Tak Tepat, Dengarkanlah Suara Hewan Kalau Tak Ingin jadi Korban!

RABU, 03 NOVEMBER 2010 | 09:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Rencana relokasi masyarakat dari daerah bencana, termasuk warga yang tinggal di sekitar pantai di kepulauan Mentawai, setelah tsunami menerjang pada pekan lalu, untuk meminimalisir terjadinya korban jika terjadi bencana, kurang tepat.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 2/11). Syahganda mengatakan itu menanggapi pernyataan Presiden SBY dan Ketua DPR Marzuki Alie, agar warga yang tinggal di rawan bencana direlokasi, termasuk di pantai kepulauan Mentawai.

Syahganda mengungkapkan Mentawai merupakan daerah turis asal Australia untuk berselancar. Kalau misalnya, Mentawai dimanfaaatkan jadi tempat wisata yang lebih maju, tentu hal itu akan menjadi pendapatan baru bagi masyarakat dan negara.


Selain itu, dia menambahkan, tak mungkin memisahkan masyarakat dari habitat atau alamnya yang telah ia tempati sekian lama. Manusia itu bersatu dengan alam, jadi tidak bisa dipaksakan begitu saja untuk pindah. Kalau misalnya, masyarakat sudah tidak betah tinggal di satu tempat, lanjut Syahganda, masyarakat itu pasti akan pindah dengan sendirinya.

Makanya, dia menegaskan, pemerintah jangan langsung berfikir relokasi. Kecuali, masyarakat sendiri yang menginginkan hal itu.

"Yang penitng dibangun daerahnya seperti Hawaii di Amerika Serikat, ada alat deteksi gempa. Kemudian dibangun tempat-tempat perlindungan kalau ada tsunami. Misalnya, dibuat bukit-bukit kecil, sekitar 3 kilometer dari pantai, kalau misalnya tidak ada bukit disitu. Kan pasti ada jeda waktu, jadi masyarakat sempat berlari berlindung," jelasnya.

"Lalu dikembangakan local wisdom. Itu hewan-hewan yang ada akan memberi tahu kalau terjadi tsunami. Misalnya, kerbau atau gajah akan kasih tahu duluan. Itu juga harus diperhatikan," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya