Berita

ilustrasi

KISRUH PILKADA KARO

Tim Delapan: Pilkada Tanah Karo Cacat Hukum!

SENIN, 01 NOVEMBER 2010 | 22:18 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

RMOL. Delapan pasangan peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Karo, hari ini menggelar jumpa pers terkait kisruh Pilkada Karo 2010 yang digelar pada 27 Oktober lalu.

Kedelapan peserta tersebut diantaranya, yakni, Riemenda Jamin Ginting-Aksi Bangun, Sumbul Sembiring Depari-Paham Ginting, Roberto Sinuhaji-Firman Amin Kaban, Abednego Sembiring-Sanusi Surbakti, Nabari Ginting-Paulus Sitepu, Petrus Sitepu-Kornalius Tarigan, MHD. Ramli Purba-Rony Barus dan  Andy Natanael Ginting-Fakhry Samadin Tarigan.

Dalam keterangannya di Gedung Posko Sekretariat Pasangan Nomor 7, Petrus Sitepu-Kornalius Tarigan, mereka memaparkan hasil temuan dan fakta mengenai kecurangan yang dilakukan KPU dan Panwaslu yang diduga kuat memihak kepada salah satu pasangan peserta Pilkada.


“Faktanya, hari ini ada perhitungan suara di Green Garden oleh KPU dan Panwaslu, padahal, sudah ada kesepakatan yang ditandatangi oleh PPK mengenai penghitungan hasil perolehan suara yang tidak akan dilakukan,” ujar Kornalius Tarigan kepada media, Senin, 1/11.

Dia menambahkan, penghitungan suara bisa dibatalkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya bencana alam dan kekisruhan.

“Jelas bahwa ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada, dan itu menyebabkan masyarakat resah dan kisruh, tapi penghitungan suara tetap digelar,” ujar dia menambahkan. Oleh itu, tambah dia, Pilkada Kabupaten Karo 2010 cacat hukum

Pada kesempatan yang sama, Kornalius juga menambahkan, kerusuhan yang terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi di Hotel Green Garden, Brastagi, Senin sore (1/11) adalah akibat dari kecurangan yang dilakukan KPUD dan Panwaslu Kabupaten Karo.

“Itu adalah dampak dari kecurangan yang terjadi. Yang patut dipertanyakan adalah, kenapa kepolisian tidak bisa menetralisir dan malah menyerang pengunjuk rasa demikian brutal, hingga jatuh korban luka,” ujar Kornalius Tarigan. [arp]
 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya