Petang Ini, Yusril Kembali ke MK

RMOL. Sidang Pertama Pengujian UU, yakni uji tafsir ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 dihubungkan dengan Pasaal 65l 65 jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf a  UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap UUD 1945, yang dimohon Yusril Ihza Mahendra, petang ini pukul 15.00 WIB (Senin, 1/11) akan digelar di Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengajukan uji tafsir setelah empat saksi yang menguntungkan yang dia minta dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum dipanggil dan diperiksa
Kejaksaan Agung, ditolak baik oleh penyidik maupun Plt Jaksa Agung Darmono dan Jampidsus Amari.

Keempat saksi itu ialah Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kendatipun permintaan itu hak tersangka untuk meminta dipanggilnya saksi-saksi menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Keempat saksi itu ialah Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kendatipun permintaan itu hak tersangka untuk meminta dipanggilnya saksi-saksi menguntungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Jo Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Namun dalam praktik hak itu sering diabaikan oleh Jaksa. Akibatnya menimbulkan kerugian konstitusional bagi tersangka, yakni hak mendapatkan kepsatian hukum dan keadilan, persamaan di hadapan hukum dan berbagai pasal UUD 45 yang mengatur tentang HAM.

Penolakan Kejaksaan Agung itu, menurut Yusril, didasarkan atas defenisi tentang saksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan tentang terjadinya peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

Dengan demikian, saksi yang menguntungkan, saksi a de-charge, yang tentunya tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, tidak dapat dijadian saksi. Padahal kedua jenis saksi ini sangat penting agar penyidikan
berlangsung fair, adil dan berimbang.

"Defenisi saksi dalam KUHAP itu hanya sesuai untuk mendefenisikan saksi fakta suatu peristiwa, bukan saksi menguntungkan dan saksi meringankan (a de chrage). Kalau defenisi saksi seperti itu, seorang tersangka tidak mungkin mengelak dari tuduhan dengan
megajukan alibi. Saksi alibi jelas tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri suatu tindak pidana," ujar Yusril.

Sebelumnya, mantan Menteri Sekretaris Negaran ini juga mengadukan uji materil UU Kejaksaan. Saat itu, Yusril mempertanyakan masa jabatan Jaksa Agung. Sebagian permohonan Yusril diterima. Akibatnya, Hendarman Supandji langsung dicopot dari Jaksa Agung. [zul].