RMOL. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan telah mendengar usulan Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) agar pemerintah tidak hanya menjamin 80 persen dalam penyaluran kredit usaha rakyat, tapi harus mencapai 100 persen.
“Mereka mengusulkan demikian. Saya bilang itu menjadi masukan bagi kita. Kalau jaminan (100 persen) bisa dipertimbangkan. Kita lihat nanti ke depan bagaimana. Kami juga kuatir, kalau ada jaminan 100 persen, nanti akan ada (ungkapan) muncul , ‘Wah sudah ada jaminan pemerintah ini tidak usah dibalikin. Malah tidak ada tantangan dari nasabah berkerja dengan baik,†ujar Syarif Hasan usai membuka Musyawarah Nasional VI Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) di Manado Senin kemarin.
Selain alasan di atas, Menkop juga mengatakan pemerintah memberikan jaminan 80 persen bukan tanpa alasan. Hal ini dimaksdukan agar untuk 20 persen sisanya menjadi bagian dari perbankan untuk bertindak pruden. “Saya pikir sikap pruden ini juga perlu untuk menghindari penyalahgunaan kredit , jangan sampai tidak tepat sasaran," jelasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, yang terpenting juga saat ini untuk diperhatikan bukan hanya dari perbankan sebagai penyalur. Tapi juga dari masyarakat sendiri. Dia mengatakan, masyarakat juga harus betul-betul memiliki keinginan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah.
“ Harus ada respons yang positif juga dari masyarakat , keinginan berhubungan dengan perbankan. Kerena kemampuan perbankan juga tidak mungkin mengelilingi semua pelaku mikro. Tapi kalau ada interaksi yang tinggi, akan maksimal juga. Interaksi dalam artian, perbankan yang aktif, tapi masyarakat harus lebih banyak aktif,†tandasnya.
[zul]
