RMOL. Kerukunan Usahawan Kecil Menengah Indonesia meminta pemerintah untuk memberikan jaminan tidak hanya 80 persen, tapi 100 persen dalam hal penyaluran kredit usaha rakyat.
“Salah satu hasil Munas KUKMI, bagaimana KUR itu mau jalan dengan baik bisa menyerap anggaran Rp 20 triliun per tahun apabila pemerintan menjamin bukan 80 persen tapi seratus persen. Pak Menteri dan KUKMI akan mendorong ini ke Pak Presiden, harus jamin 100 persen. Itu akan jauh lebih baik dan lancar,†ujar Ketua KUKMI Azwir Daini Tara.
Hal itu ia katakan di sela-sela Musyawarah Nasional VI Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) di Manado. Musyawarah Nasional VI KUKMI digelar mulai 25 Oktober sampai 26 Oktober.
Selain itu, KUKMI juga meminta agar pihak perbankan mempermudah dalam pemberian kredit kepada pelaku usaha kecil dan menegah. Untuk hal ini dia mengutip pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan. Menkop dan UKM mengatakan kepada usaha-usaha kecil dan menengah tidak ada lagi syarat-syarat tambahan.
“Karena pemerintah sudah mengatur sebaik-baiknya, SKIM-SKIM itu. Apakah kredit KUR, PNPM, usaha kecil menengah, kredit mikro, ketahanan pangan itu semua sudah jelas. Makanya luar biasa pemerintahan SBY ini. Makanya yang kecil-kecil ini tidak tidak boleh lagi merengek- rengek, tapi berjuang merebut porsi kue pembangunan di bidang masing-masing,†ujarnya yang juga anggota Komisi VII DPR ini.
Selama ini, dia menambahkan, 10 juta anggota KUKMI sudah memanfaatkan KUR yang disalurkan oleh pihak perbankan. Namun, sedikit ia menyesalkan, pemerintah sudah mengatur dengan baik tentang penyakuran KUR ini, tapi pihak bank punya kebijaksanaan lain.
“Itu yang terkadang menghambat. Pemerintah sudah bagus, tapi waktu pelaksanaannya di bank-bank bumn terjadi deviasi. Misalnya teman-teman KUKMI dapat 20 juta, (Tapi harus) tambah jaminan BPKP, mobil, motor, tanah. Ini yang memberatkan. Yang dijamin adalah usahanya sendiri,†tegasnya.
[zul]
