Gunawan Sumodiningrat: Kritik & Protes Itu Wajar Saja Tapi Hindari Sifat Pendendam

RMOL. Bekas Presiden Soeharto dinilai tidak pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sebab, dinilai bertanggung jawab terhadap sejumlah kejahatan politik, ekonomi, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ini berbeda dengan sembilan na­ma lain yang diusulkan ma­sya­rakat menjadi pahlawan nasional me­lalui Kementerian Sosial (Ke­mensos) yang sepi kecaman.

Kesembilan nama itu adalah bekas Presiden Abdurrahman Wa­hid (Gus Dur), bekas Wakil Per­dana Menteri Johannes Lei­mena, bekas Gubernur DKI Ja­karta Ali Sadikin, Sayid Al Jufrie (Sulawesi Tengah), Abraham Di­mara (Pa­pua), Andi Makasau (Su­lawesi Se­latan), Andi Depu (Su­lawesi Ba­rat), Pakubuwono X (Ja­wa Te­ngah), dan Sanusi (Jawa Barat).

Walau begitu, bagi pengusul Soe­harto mendapatkan gelar pah­lawan nasional menganggap wa­jar-wajar saja penolakan tersebut.

“Dinamika di masyarakat se­pa­hit apa pun tetap dihargai. Kritik dan protes itu bagi kami wajar sa­ja, tapi hindari sifat pendendam,” ka­ta Gunawan Sumodiningrat, ang­gota tim pengusul gelar pah­lawan nasional untuk Soeharto,  ke­pada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

Berikut kutipan wawancara dengan Guru Besar Fakultas Eko­­nomi UGM itu:

Bagaimana Anda memandang kontroversi yang menentang Soe­harto diberi gelar pahlawan na­sional?
Apa pun cerita masa lalu, Soe­harto adalah bekas Presiden dan Bapak Bangsa. Kritik dan protes wajar saja, tapi janganlah kita jadi bangsa yang pemarah apalagi pendendam.

Tapi beberapa fakta sejarah ten­tu tidak bisa diabaikan begitu saja kan?
Sebagai manusia biasa, beliau punya kelemahan tapi sebagai pe­mimpin jasanya luar biasa besar. Kalaupun mau dibandingkan, Bung Karno dan Gus Dur juga ditum­bangkan protes rakyat. Sung­guh suatu kebanggaan suatu bang­sa apabila dapat mem­be­rikan gelar kepahlawanan kepada pa­ra pemimpin yang berjuang se­cara fisik maupun nonfisik seperti keberhasilan pembangunan men­tal dan spritual bangsa.

Ini gelar pahlawan nasional yang tidak bisa dianggap main-main atau jadi hadiah begitu saja kan?
Kita di sini tidak me­men­ting­kan gelar, status, apalagi anu­gerah tapi melestarikan nilai ke­pah­lawanan dari wujud prestasi ha­sil karya nyata Soeharto me­ning­k­atkan kesejahteraan rakyat. Utamanya nilai kepemimpinan para pemimpin yang mem­per­ha­tikan nasib rakyat. Bukan ha­nya berlomba jadi pemimpin yang memanfaatkan potensi rakyat tapi setelah jadi pemimpin lupa pen­deritaan rakyatnya.

Sebagai salah satu pengusul ge­lar pahlawan Soeharto, gen­tar­kah Anda dengan barisan kelom­pok penentang ?
Jumlah suara dan dukungan yang pro terhadap Soeharto m­asih cukup besar kok.  Lagipula tidak baik juga kita ribut. Yang penting kita pikirkan bagaimana caranya mengangkat harkat mar­tabat bangsa.

Kita harus berjuang sen­diri dan mencari keteladanan se­seorang yang bisa membantu bangsa Indonesia keluar dari krisis ke­pemimpinan dan chaotic yang tidak berujung.

Memangnya berapa sih jumlah pendukung dan pengusul gelar pahlawan Soeharto?
Banyak. Ada ratusan orang, mungkin lebih. Terdiri dari para pemuka masyarakat, akademisi, budayawan, sejarawan, pejuang, agamawan dan masyarakat umum. Untuk masalah gelar, ka­mi tentu memiliki panitia. Secara rutin kami selalu menggelar dis­kusi, seminar dan acara lain untuk menampung masukan.

Apakah segala persyaratan sudah lengkap?
Kalau Pak Dipo Alam (Seskab) sudah tahu berarti sudah me­ne­rima usulan dari Kemensos. Arti­nya, usulan yang masuk dari ke­lom­pok masyarakat sudah me­me­nuhi persyaratan.

Persyaratannya apa saja sih?
Berupa dokumen. Yakni, daftar uraian riwayat hidup dan per­juang­an calon pahlawan (Soe­har­to) secara ilmiah, disusun siste­ma­tis, berdasarkan data yang aku­rat. Lalu, daftar dan bukti tan­da kehormatan yang pernah di­terima. Kemudian, catatan pan­dangan atau pendapat orang dan to­koh masyarakat tentang Soe­harto. Juga foto-foto dan gambar do­ku­mentasi perjuangan Soeharto.

Sudah mendapat update pem­ba­hasan usul gelar itu dari Ista­na?
Belum tahu. Yang jelas, dari Set­neg tentunya diserahkan ke Dewan Gelar untuk dinilai dan selanjutnya memberi masukan ke Presiden. Biasanya akhir bulan Oktober dibahas di Dewan Gelar yang diketuai Menko Polhukam.

Apa harapannya dari SBY se­bagai pengambil keputusan?
Kami berharap Presiden SBY mengabulkan anugerah pahlawan untuk Soeharto, Gus Dur maupun Pakubuwono X. Jika itu terjadi, maka SBY benar-benar bisa me­mahami hakikat berbangsa dan bernegara dalam hal melestarikan nilai kepahlawanan para leluhur pe­mimpin yang mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Dari kacamata perspektif ideo­logis, apa perbedaan dari Soe­harto dan Presiden SBY?
Pak Harto melakukan pe­man­tapan Pancasila. Didirikanlah lem­baga pengawal Pancasila yaitu Badan Pedoman Peng­ha­yatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Ini mengingatkan ma­sya­rakat un­tuk berperikehidupan bangsa yang benar dengan Pe­doman Peng­­hayatan dan Penga­ma­lan Pan­ca­sila atau P4.  Se­ba­lik­nya, dari Ren­cana Pem­ba­ngun­an Jang­ka Me­ne­ngah Na­sio­nal (RPJMN) baik 2004-2009 mau­pun 2010-2014, terlihat pro­gram SBY yang lebih imple­men­tatif disesuaikan dengan per­kem­bangan zaman yang se­ma­kin global.

Kalau dari segi penang­gu­langan kemiskinan?
Pak Harto sangat perhatian ke­pada pertanian dan perdesaan. Kalau Pak SBY berupaya me­lanjutkan upaya penanggulangan ke­miskinan dengan triple track pro growth, pro poor, pro em­ploy­ment ditambah pro environment.   [RM]