Berita

Satya W Yudha/ist

Inilah Alasan Yang Membuat Golkar Kecewa kepada Setgab

SELASA, 19 OKTOBER 2010 | 11:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Partai Golkar kecewa. Usulannya tidak diakomodir Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyo-Boediono. Apakah sebenarnya usulan partai beringin itu?

Anggota Komisi VII yang juga Panitia Anggaran Satya W Yudha menjelaskan, Partai Golkar mengusulkan agar ada penambahan defisit anggaran di RAPBN 2011 sampai 2,1 persen dari sebelumnya hanya 1,7 persen. Artinya, akan ada kenaikan anggaran 0,4 persen.

"Berarti ada tambahan 4 kali 7 triliun atau 28 triliun. Harapan Golkar itu digunakan sebagian kecil untuk subsidi seperti subsidi listrik. Tapi sebagian besar dilarikan pada pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini sangat terasa kurang," kata Yudha kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Selasa, 19/10).


Golkar memang mengakui, kalau infrastruktur ditingkatkan target pemerintah pada pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen akan tercapai. Namun yang menjadi kekecewaan Golkar di Setgab, bahwa seakan-akan menambah defisit anggaran adalah haram.

"Yang kita lakukan di Setgab adalah penyamaan visi terlebih dahulu dan soal anggaran adalah mazhab ekonomi. Dan penyamaan visi itu ternyata tidak sampai. Padahal, pemikiran Golkar tidak hanya untuk APBHN 2011 saja. Tapi menyangkut pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan berkelanjutan harus diawali dengan perubahan defisit anggaran. Karena tidak ada anggaran-anggaran lain yang bisa mengakomodasi pembangunan infrastruktur itu.

"Yang kita usulkan adalah sesuatu untuk pembangunan lima tahun ke depan yang harus diawali dari sekarang. Nah, masalah ini saja tidak sinkron. Itu jadi hal yang diartikan bahwa apa yang jadi saran Golkar di Setgab tidak diakomidir," jelasnya.

Politisi Golkar ini memang mengakui, bahwa usulan penambahan defisit anggaran itu dikabulkan. Tetapi hanya 0,1 persen atau sekitar Rp 7 triliun. Padahal, Golkar mengusulkan 0,4 persen. "Kita lihat saja, kalau APBN 2011 tidak mencerminkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kita coba lagi akan mengusulkan itu lagi," tegasnya.

Apakah sikap ini sudah menjadi sikap DPP Partai Golkar?

"Kami selalu berkomunikasi, termasuk dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Fraksi selalu berkomunikasi dengan DPP. Harapan-harapan DPP itulah yang kita utarakan. Jadi itu bukan sikap individu dan itu sudah clear," tutupnya.[zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya