RMOL. Gelombang penolakan pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto terus bergulir. Kini giliran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang menilai mantan penguasa orde baru itu tidak layak untuk mendapatkan gelar kehormatan tersebut.
Ketua Umum PB HMI Ahmad Chozin menjelaskan, HMI menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto karena telah menjerumuskan bangsa Indonesia kepada keterpurukan yang tiada tara. Mulai dari penindasan terhadap hak-hak
kemanusiaan, uutang luar negeri yang tak terbayarkan, korupsi akut yang tak
tersembuhkan, serta kebodohan multidimensional sehingga bangsa ini bermental
inferior.
inferior.
Dia membeberkan rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM Berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, yang semestinya tidak bisa dihapuskan di luar pengadilan, ataupun karena kadaluarsa. Sebut saja, pembunuhan massal 1965, penembakan misterius, kerusuhan 13-14 Mei, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Talang Sari, Tanjung Priok, Kasus 27 Juli, Trisakti 12 Mei 1998, Papua, dan lainnya.
Tak sampai disitu, berdasarkan laporan Kantor PBB urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/ UNODC) bersama Bank Dunia, Soeharto juga masuk dalam list pertama daftar koruptor terbesar dunia. Dalam daftar itu disebutkan, Soeharto (Indonesia) korupsi sebesar US$15-35 miliar, Ferdinand E. Marcos (Filipina) US$5-10 miliar, dan Mobutu Sese Seko (Kongo) US$5 miliar.
“Kami justru mempertanyakan, kenapa “mereka†begitu ngotot untuk mengusulkan
pemberian gelar Suharto sesegera mungkin? Ini patut dicurigai, ada maksud
ada dibalik itu?†katanya mempertanyakan melalui keterangan pers yang diterima
Rakyat Merdeka Online (Senin, 18/10).
Khusus bagi HMI, Chozin menambahkan, kebijakan Soeharto mengakibatkan HMI terpecah menjadi dua. Yaitu, HMI Dipo dan HMI-MPO. Otoritarianisme Soeharto yang memaksakan penerapan Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1985 telah menjadikan barisan jama’ah HMI tercerai-berai dan akhirnya terpecah menjadi dua, yang sampai saat ini susah untuk dipersatukan.
"Kepada SBY yang punya wewenang akhir memutuskan pemberian gelar tersebut,
dengan ini saya menghimbau agar menolak usulan pemberian gelar tersebut.
Jika SBY meluluskan usulan tersebut dan akhirnya memberikan gelar pahlawan
kepada Suharto, maka sudah cukup bukti bagi kami bahwa rezim SBY tak lebih
dari sekedar reinkarnasi rezim Orde," tegasnya.
[zul]
