Said Aqil Siradj: PBNU Nggak Mengerti Politik, Mana Mungkin Ikutan Makar

RMOL. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj tidak yakin Gerakan 20 Oktober 2010 berhasil menjatuhkan pemerintah SBY-Boediono.

“Kami dari Ormas (organisasi massa) sama sekali tidak ada ge­rakan ke arah makar atau meng­gu­lingkan pemerintahan. Kalau mengkritik oke,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Sabtu (16/10).  

PBNU, lanjutnya, tidak ada misi untuk bertindak makar. Apalagi pemerintah hasil Pemilu 2009 itu masih berjalan dalam rel yang benar.

“PBNU kan nggak mengerti politik. Jadi, mana mungkin iku­tan makar. Tidak ada misi politik untuk menggulingkan pemerin­tah yang sah,’’ katanya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa benar orang-orang muda PBNU nggak ikutan gerakan ini?
Kalau anak muda NU, barang­kali ada yang ikut kegiatan aktivis itu. Tapi kalaupun ada, itu bersifat pribadi.

Artinya secara organisasi nggak ada dukungan begitu?
Ya. PBNU nggak ikut-ikutan soal gerakan seperti itu. Tapi ka­lau mengkritik pemerintah, itu ya.

Tapi markas PBNU yang di­­ja­di­kan kumpul-kumpul akti­vis?
Saya tidak tahu itu. Memang Gedung PBNU itu di lantai 8. Biasa dipinjam, dan disewakan dengan harga yang murah.

Kenapa sampai nggak tahu?
Ketika itu saya berada di luar negeri, Lebanon, Syiria, dan Libya. Tahu-tahu ada tiga SMS, salah satunya dari seorang Men­ko. Kok, gedung PBNU untuk pertemuan orang-orang yang makar.

Anda bilang apa?
Tentu saya kaget. Saya bi­lang, nggak tahu itu.  Kemudian saya hubungi ke Jakarta via te­le­pon. Informasinya teman-te­man yang waktu itu minta izin, mau pinjam untuk perte­muan aktivis. Tapi sebenarnya pengu­rus harian nggak mengi­zinkan, tapi kenapa ada perte­muan akti­vis di situ.

Kurang hati-hati dong kalau begitu?
Sebenarnya kami sudah me­wanti-wanti agar tidak semba­rangan meminjam gedung PBNU untuk pertemuan politik. Kami selalu selektif untuk meminjam­kannya.

Bagaimana Anda melihat ge­rakan ini?
Sepanjang itu untuk meng­kritik, sah-sah saja, tapi jangan berniat untuk menggulingkan secara inkonstitusional. Kalau ada yang ingin menjadi Presiden, ya tunggu 4 tahun lagi. Jangan sampai pemerintah ini diguling­kan di tengah jalan karena sistem presidensil.

Kecuali nyata-nyata Presiden melanggar UUD 1945.

PBNU mengharap kepada  pe­merintah agar menerima kritik dari siapapun termasuk dari ormas maupun LSM. Tapi kritik-kritik yang membangun. Kami minta pemerintah terbuka, mene­rima kritikan demi kemajuan bangsa dan negara.  [RM]