Berita

rizal ramli/ist

ISU PENGGULINGAN KEKUASAAN

Rizal Ramli: Pemerintah hanya Mendramatisasi

JUMAT, 15 OKTOBER 2010 | 15:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Tokoh senior Rizal Ramli menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah tokoh lainnnya tidak pernah menggunakan istilah penggulingan.

Istilah yang kerap terlontar dalam kesempatan pertemuan yaitu perubahan. Seperti, perubahan strategi ekonomi agar arah ekonomi pro rakyat dan berkepentingan nasional. Sedangkan dalam perubahan politik agar demokrasi kriminal yang terjadi belakangan ini dihentikan.

"Mengapa saya sebut demokrasi kriminal karena kalau mau jadi anggota DPR, bupati harus nyogok dan ketika dia menjabat melakukan kriminal lalu menghasilkan UU yang kriminal pula, dibiayai asing dan hanya memperkaya DPR dan pejabat di birokrasi," papar Rizal kepada wartawan di Gedung Nusantara IV DPD/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10).


Fakta ini, lanjut Rizal, bisa dilihat melalui total anggaran untuk pemerintah daerah yang hanya berkisar 30 persen dalam skala nasional. Melanjutkan soal istilah penggulingan, menurut Rizal, hal itu sengaja digunakan oleh pemerintah untuk membuat dramatisasai yang hebat. Istilah ini pula yang dijadikan alat oleh partai-partai yang kadernya di KIB II terancam di-reshuffle.

"Mereka mengembangkan hantu penggulingan dengan cari muka kepada SBY dengan membela habis-habisan SBY. Jadi kesimpulannya, istilah penggulingan diciptakan oleh parpol pendukung pemerintah untuk digunakan oleh menteri yang akan di-reshuffle untuk mempertahankan jabatan," terang mantan menteri koordinator perekonomian era pemerintahan Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bersikap jumawa (angkuh). Sebab tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri.

"Yang pasti kalau pemerintah tidak menjalankan konstitusi dalam bahasa jawanya nanti akan keserimpet sendiri. Tidak usah diapa-apain pasti keserimpet sendiri," tutupnya. [wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya