PKS: Kalau bukan Pembalakan Liar, Lalu Karena Apa?

RMOL. Sisa-sisa gelondongan kayu di terlihat secara jelas berada di lokasi bencana di Wasior, Papua Barat yang menyertai batu serta lumpur saat banjir bandang menerjang pada Senin pekan lalu. Sisa-sisa gelondongan kayu ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Demikian anggota Komisi IV yang membidangi masalah pertanian dan perhutanan ini, Rofi’ Munawar kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 14/10).

Karena ada sisa gelondongan kayu itu, lanjut politisi PKS ini, tak ayal lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsen terhadap lingkungan, terutama Wahana Lingkungan Hidup mencurigai adanya kegiatan pembalakan liar atau penyalahgunaan ijin oleh pemegang dua HPH yakni PT Wapoga Mutiara Timber dan PT. Dharma Mukti Persada.

WALHI juga menduga telah terjadi perambahan hutan di kawasan Hutan Suaka Alam Gunung Wondiboi. Meski Presiden SBY Presiden kemarin, telah melihat lokasi bencana Wasior dan mengatakan bahwa tidak benar ada pembalakan liar.

"Kalau bukan karena pembalakan liar, lalu karena apa?” katanya mempertanyakan.

Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, dia menyarankan, pihak-pihak yang terkait bencana tersebut apakah itu Presiden, kementerian, pemerintah kabupaten, pengusaha dan pemegang HPH harus secara gentle mengakui apa penyebab bencana tersebut.

Namun, terlepas dari benar atau tidaknya ada pembalakan liar atau penyalahgunaan HPH, Presiden sebaiknya segera melakukan audit hutan dan mengumumkan daerah yang memiliki kondisi kritis dan rawan terkena bencana. Ini penting mengingat anomali iklim La Nina yang menyebabkan curah dan frekwensi hujanlebih tinggi dari biasanya.

"Bukti paling dekat bahwa anomali iklim ini beresiko bencana adalah longsor di Morowali selasa lalu yang hingga kini menewaskan 11 orang, 2 orang masih hilang dan 3 orang luka-luka," jelasnya.

Dia menambahkan, rakyat berhak mendapatkan perhatian pemerintah, tidak hanya setelah mereka terkena banjir bandang dengan emergency respon, tetapi pemerintah juga perlu menyusun early warning system. Khususnya ditujukan kepada rakyat yang hidup berdekatan dengan daerah aliran sungai dan hutan.

"Ini penting agar rakyat memiliki awerness dan resiko jatuhnya korban akibat bencana banjir bandang seperti ini dapat dicegah," demikian Rofi'. [zul]