Berita

Wawancara

WAWANCARA

Ahmad Mubarok: Kami Senang Menteri Demokrat Diganti Tapi Penggantinya Harus Lebih Baik

KAMIS, 14 OKTOBER 2010 | 08:05 WIB

RMOL.Pimpinan parpol koalisi diminta berbesar hati bila ada kadernya terkena reshuffle kabinet setelah evaluasi setahun kinerja menteri, 20 Oktober mendatang.

“Kami juga merasa senang kalau ada menteri dari Demokrat diganti, tapi penggantinya harus lebih baik. Semua pimpinan parpol hendaknya bersikap se­perti itu. Ini kan demi kepen­tingan bangsa lebih baik ke de­pan,’’ ujar Wakil Ketua Dewan Pem­bina Partai Demokrat, Ah­mad Mubarok, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Ada lima menteri dari Partai Demokrat, yakni Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menbudpar Jero Wacik, Menpan dan Refor­masi Birokrasi EE Mangindaan, Menpora Andi Mallarangeng, Menteri ESDM Darwin Zahidy Saleh, dan Menhub Freddy Numberi.


Tapi belakangan ini paling di­sorot adalah Menhub gara-gara tragedi tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan Senja Utama di stasiun Petaru­kan, Pe­malang, Jawa Tengah, Sabtu (2/10), dan terbakarnya 22 gerbong kereta api di stasiun Rangkas­bitung, Senin (11/10).

“Kalau ada yang menilai, men­teri dari Demokrat nggak kena reshuffle, itu nggak jaminan. Pre­siden tentu melakukan eva­luasi seluruh kinerja menteri, kalau kinerjanya jelek, tentu di­ganti, tidak melihat dari partai mana,’’ ujar Ahmad Mubarok.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berarti menteri Demokrat be­­lum aman ya?
Siapa yang bisa menjamin aman. Kita tidak pernah berbicara aman atau tidak aman kok.        

Memang belum pernah di­bica­rakan dengan SBY?
Belum. Jadi, hanya Pak SBY yang mengetahui siapa menteri yang akan diganti.

Kalau ada menteri Demo­krat diganti, bagaimana?
Silakan saja, itu hak prerogatif Presiden kok. Kita nggak akan mempermasalahkan. Jadi, kita senang, tapi diharapkan penggan­tinya lebih baik, ini demi perbai­kan ke depan. Saya harapkan pim­pinan parpol koalisi bersikap seperti itu.

Kira-kira siapa menteri dari Demokrat yang diganti?        
Saya tidak tahu.

Anda kan pernah bilang ada 3 sampai 5 menteri yang di­ganti, siapa mereka?
Nggak tahu, itu kan analisa. Yang tahu itu hanya Presiden.

Ah, masa sih Anda tidak tahu, Priyo Budi Santoso saja sudah dapat bocoran dari pe­tinggi De­mokrat bahwa ada reshuffle kabinet?
Ha-ha-ha. Itu ngambil dan mungut di berita saja.

Berita dari mana?
Ya, berita dari koran. Omong-omongan orang Demokrat sama seperti omongan saya. Nggak ada sumber resminya. Orang kita nggak pernah bicarakan kok deng­an Presiden mengenai re­shuffle kabinet.

Kalau soal evaluasi apa dibi­cara­kan dengan SBY?
Ya, itu dibicarakan. Kita per­nah berbicara soal evaluasi  deng­an Bapak Presiden. Tapi evaluasi yang sifatnya umum yakni me­nyampaikan masukan-ma­sukan setiap kinerja menteri.

Berarti mengarah ke re­shuffle ?
Tidak. Saya hanya sampaikan kritikan, keluhan, laporan orang saja.

Siapa saja menteri yang di­keluhkan?
Mancing-mancing terus ya.

Apakah ada menteri dari De­mokrat?
Ya, termasuk menteri kita sendiri (Demokrat) untuk per­baikan.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasih memper­ki­ra­kan, lima menteri terancam kena reshuffle, apa benar se­perti itu?
Banyak yang ngomong 5, 7, dan 11 menteri yang diganti. Tapi itu kan hanya wacana. Tapi kalau nanti SBY benar-benar melaku­kan reshuffle kabinet, hendaknya parpol koalisi berbesar hati. Ini dilakukan demi perbaikan.

Kira-kira ada perlawanan dari parpol koalisi ya?
Katanya Partai Golkar sudah siap kalau direshuffle. Sebab, sudah ada kader pengganti. Mau nambah (jatah) juga mau karena kadernya banyak.

Parpol koalisi lainnya, bagai­mana?
Kalau PKS, PAN, PPP, PKB kita nggak tahu juga. Saya kira, posisi mereka sebenarnya pasrah juga. Sebab, mereka tahu itu adalah kewenangan Presiden kok.  [RM]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya