Berita

Wawancara

WAWANCARA

Ahmad Mubarok: Kami Senang Menteri Demokrat Diganti Tapi Penggantinya Harus Lebih Baik

KAMIS, 14 OKTOBER 2010 | 08:05 WIB

RMOL.Pimpinan parpol koalisi diminta berbesar hati bila ada kadernya terkena reshuffle kabinet setelah evaluasi setahun kinerja menteri, 20 Oktober mendatang.

“Kami juga merasa senang kalau ada menteri dari Demokrat diganti, tapi penggantinya harus lebih baik. Semua pimpinan parpol hendaknya bersikap se­perti itu. Ini kan demi kepen­tingan bangsa lebih baik ke de­pan,’’ ujar Wakil Ketua Dewan Pem­bina Partai Demokrat, Ah­mad Mubarok, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Ada lima menteri dari Partai Demokrat, yakni Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menbudpar Jero Wacik, Menpan dan Refor­masi Birokrasi EE Mangindaan, Menpora Andi Mallarangeng, Menteri ESDM Darwin Zahidy Saleh, dan Menhub Freddy Numberi.


Tapi belakangan ini paling di­sorot adalah Menhub gara-gara tragedi tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan Senja Utama di stasiun Petaru­kan, Pe­malang, Jawa Tengah, Sabtu (2/10), dan terbakarnya 22 gerbong kereta api di stasiun Rangkas­bitung, Senin (11/10).

“Kalau ada yang menilai, men­teri dari Demokrat nggak kena reshuffle, itu nggak jaminan. Pre­siden tentu melakukan eva­luasi seluruh kinerja menteri, kalau kinerjanya jelek, tentu di­ganti, tidak melihat dari partai mana,’’ ujar Ahmad Mubarok.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berarti menteri Demokrat be­­lum aman ya?
Siapa yang bisa menjamin aman. Kita tidak pernah berbicara aman atau tidak aman kok.        

Memang belum pernah di­bica­rakan dengan SBY?
Belum. Jadi, hanya Pak SBY yang mengetahui siapa menteri yang akan diganti.

Kalau ada menteri Demo­krat diganti, bagaimana?
Silakan saja, itu hak prerogatif Presiden kok. Kita nggak akan mempermasalahkan. Jadi, kita senang, tapi diharapkan penggan­tinya lebih baik, ini demi perbai­kan ke depan. Saya harapkan pim­pinan parpol koalisi bersikap seperti itu.

Kira-kira siapa menteri dari Demokrat yang diganti?        
Saya tidak tahu.

Anda kan pernah bilang ada 3 sampai 5 menteri yang di­ganti, siapa mereka?
Nggak tahu, itu kan analisa. Yang tahu itu hanya Presiden.

Ah, masa sih Anda tidak tahu, Priyo Budi Santoso saja sudah dapat bocoran dari pe­tinggi De­mokrat bahwa ada reshuffle kabinet?
Ha-ha-ha. Itu ngambil dan mungut di berita saja.

Berita dari mana?
Ya, berita dari koran. Omong-omongan orang Demokrat sama seperti omongan saya. Nggak ada sumber resminya. Orang kita nggak pernah bicarakan kok deng­an Presiden mengenai re­shuffle kabinet.

Kalau soal evaluasi apa dibi­cara­kan dengan SBY?
Ya, itu dibicarakan. Kita per­nah berbicara soal evaluasi  deng­an Bapak Presiden. Tapi evaluasi yang sifatnya umum yakni me­nyampaikan masukan-ma­sukan setiap kinerja menteri.

Berarti mengarah ke re­shuffle ?
Tidak. Saya hanya sampaikan kritikan, keluhan, laporan orang saja.

Siapa saja menteri yang di­keluhkan?
Mancing-mancing terus ya.

Apakah ada menteri dari De­mokrat?
Ya, termasuk menteri kita sendiri (Demokrat) untuk per­baikan.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasih memper­ki­ra­kan, lima menteri terancam kena reshuffle, apa benar se­perti itu?
Banyak yang ngomong 5, 7, dan 11 menteri yang diganti. Tapi itu kan hanya wacana. Tapi kalau nanti SBY benar-benar melaku­kan reshuffle kabinet, hendaknya parpol koalisi berbesar hati. Ini dilakukan demi perbaikan.

Kira-kira ada perlawanan dari parpol koalisi ya?
Katanya Partai Golkar sudah siap kalau direshuffle. Sebab, sudah ada kader pengganti. Mau nambah (jatah) juga mau karena kadernya banyak.

Parpol koalisi lainnya, bagai­mana?
Kalau PKS, PAN, PPP, PKB kita nggak tahu juga. Saya kira, posisi mereka sebenarnya pasrah juga. Sebab, mereka tahu itu adalah kewenangan Presiden kok.  [RM]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya