Berita

didi irawady syamsuddin/ist

Tak Cuma Teroris, Kader Demokrat Minta Remisi untuk Koruptor Juga Dihapus

SELASA, 12 OKTOBER 2010 | 18:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Anggota Komisi III, Didi Irawady Syamsuddin mengaku senang atas rencana pemerintah menghapus pengurangan masa pidana atau remisi terhadap narapidana teroris.

Namun politisi Demokrat ini berharap, penghapusan remisi tidak hanya dilakukan kepada napi teroris tetapi juga kepada para napi koruptor dan narkoba.

"Kepada para teroris, koruptor dan narkoba harus ada hukuman setimpal karena mengancam masa depan bangsa. Terorisme itu menghancurkan Indonesia, korupsi membangkrutkan negara dan narkoba memotong generasi bangsa," terang Didi saat ditemui Rakyat Merdeka Online di lobi Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin  petang (12/10).


Lanjut Didi, meskipun hal itu masih wacana di tengah masyarakat,  dirinya mengimbau kelompok-kelompok masyarakt segera mengajukan secara resmi usulan menghapus remisi terhadap tiga jenis napi tersebut. Sebab semakin banyak para tokoh dan masyarakat yang bersuara akan semakin baik. Tapi dia melihat UU yang ada sekarang sudah cukup baik sejauh aspek kemanusiaan yang menjadi pertimbangan bagi seorang napi diberikan remisi. UU sekarang memberlakukan remisi terhadap orang-orang yang pantas dan sangat selektif.

"Bila nanti ada usulan baru agar tak lagi selektif, harus dituangkan di dalam UU. Sekarang Komisi III dalam posisi menunggu masukan dari masyarakat dan pemerintah. Kita mendukung dengan senang hati," imbuh dia.

Seperti diberitakan, rencana pemerintah menghapus remisi bagi napi teroris disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar di sela-sela diskusi bertema "Pembinaan Khusus Narapidana Teroris dalam Rangka Penanggulangan Terorisme di Indonesia" di kantor Kemenkum HAM, Jakarta, pagi tadi.

"Kami ingin diskusi ini dijadikan sebagai masukan, apakah kita (Kemenkum HAM) akan berikan remisi atau tidak usah sama sekalI," ujar Patrialis. [wid]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya