Berita

BAMBANG VS BUSYRO

Martin Bantah DPR Perlambat Proses Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK

SELASA, 12 OKTOBER 2010 | 14:30 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Hingga saat ini Komisi III DPR belum juga menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Ada kesan Komisi III memperlambat memperoses uji kelayakan tersebut.

Benarkah demikian?
fit and proper test terhadap kedua orang itu dalam minggu-minggu ini. Cuma karena muncul fit and proper test terhadap calon Kapolri, jadi ditunda Minggu depan. Jadi tidak benar kami memperlambat," ujar anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat di gedung DPR, Jakarta (Selasa, 12/10).

Meski demikian politisi Partai Gerindra ini mengakui, proses pemilihan pimpinan KPK agak lambat. Dia menjelaskan, ada dua hal kenapa pemilihan tersebut lambat, di samping alasan adanya uji kepatutan terhadap calon Kapolri di atas. Pertama, soal penentuan siapa pimpinan KPK dari dua nama itu. Untuk yang pertama, menurutnya, itu tidak terlalu sulit.


Kedua, menentukan siapa yang akan jadi Ketua KPK setelah komisioner KPK lengkap diisi lima orang, setelah satu di antara dua calon pimpinan KPK dipilih. Karena, antara Busyro atau Bambang menggantikan Antasari Azhar sebagai pimpinan bukan sebagai ketua KPK.

Yang menjadi probelum berikutnya, jelas Martin, adalah bagaimana kalau dua pimpinan KPK saat ini, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah diseret ke pengadilan terkait kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali Kejaksaan Agung soal SKPP dua kasus pimpinan KPK tersebut.

"Kalau statusnya, dua orang ini masuk pengadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana kita memilih Ketua KPK," ujarnya mempertanyakan.

Masalah belum selesai. Problem berikutnya adalah soal masa jabatan pimpinan KPK saat ini. Karena sampai saat ini masih terjadi perbedaan antara DPR dan Pemerintah. DPR meminta masa jabatannya satu tahun. Sedangkan pemerintah mengatakan empat tahun. Karena itu, DPR akan meminta penjelasan dari mantan anggota Panitia Khusus RUU KPK untuk mencari solusinya.

"Salah satunya adalah Teras Narang. Tadi rencananya pemilihan KPK sekaligus kocok ulang. Karena situasi seperti ini, maka prosesnya terpisah," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya