JE Habibie: 40 Ribu Orang Maluku di Belanda Setengahnya Sudah Pro Indonesia

Duta Besar Indonesia untuk Belanda, JE Habibie menjamin pemerintah Belanda tidak ngambek terhadap penundaan keberangkatan Presiden SBY ke negeri kincir angin itu.

“Pemerintah Belanda hanya menyayangkan saja. Tapi tidak mengganggu hubungan antara Belanda dan Indonesia. Hu­bungan­nya pasti baik,  tidak ada alasan bahwa hubungan kedua negara tidak baik. Jangan karena kunjungan ditunda kemudian hubungan tidak baik. Itu tidak akan terjadi,’’ ujarnya kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, kemarin.

Berikut wawancara dengan adik bekas Presiden BJ Habibie itu:

Sebagai Dubes RI untuk Be­landa, mengapa Anda tidak me­yakinkan Presiden untuk ber­kunjung ke Belanda?

Sebagai Dubes RI untuk Be­landa, mengapa Anda tidak me­yakinkan Presiden untuk ber­kunjung ke Belanda?
Siapa bilang saya tidak meya­kinkan beliau (Presiden). Saya katakan, silakan datang. Pejabat Beladan bilang akan menjamin keamanan Bapak Presiden tapi di sisi lain mereka juga bilang tak bisa intervensi pengadilan. Se­bab, itu melanggar Undang-undang. Tapi diyakini pengadilan akan menolak tuntutan RMS itu. Makanya saya sarankan, please datanglah.

Anda kecewa?
Ini bukan kecewa dan tidak kecewa. Tapi kunjungan ini kan sudah lama direncanakan, tapi kenapa gara-gara RMS yang kecil itu terjadi penundaan ke­berang­katan Bapak Presiden ke Belanda.

RMS merasa diuntungkan begitu?
Mereka merasa hebat dong. Sebab, bisa membatalkan kun­jung­an Presiden. Seharusnya tidak perlu begitu.

SBY merasa khawatir ditang­kap, ini menyangkut kehorma­tan bangsa?
Pejabat Belanda terkait di sini sudah menduga bahwa penga­dilan akan memutuskan menolak menangkap Presiden SBY.

Tapi tidak ada yang menja­min kan?
Dalam batas-batas saya seba­gai Duta Besar RI untuk Belanda, saya sudah berusaha meminta jaminan ke Menteri Kehakiman Belanda, dan menteri-menteri lainnya.

Artinya pejabat itu menjamin pengadilan pasti menolak?
Pejabat di sini merasa yakin tun­tutan RMS akan ditolak ha­kim. Tapi, ketika kita tanya apa garansinya, mereka bilang tidak ada dan tidak mungkin intervensi keputusan hakim. Dan Presiden merasa itu suatu pelecehan.

Bagaimana respons dari pe­me­rintah Belanda terhadap pem­­­batalan ini?
Jangan bilang pembatalan, tapi penundaan. Ya, pemerintah Be­landa sangat menyayangkan penundaan kunjungan Presiden SBY itu.

Apa pemerintah Belanda ngambek, sehingga sampai se­karang tidak ada respons ter­hadap pembatalan ini?
Saya kira tidak seperti itu. Me­mang  Presiden  melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sudah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Belanda tentang penundaan keberangkatan ter­sebut.

Jadi, saya kira ini tidak akan mengganggu hubungan antara Belanda dan Indonesia. Hu­bungan­­nya pasti baik.

Pemerintah Belanda tidak mengakui RMS sejak 1978, tapi kenapa tuntutan mereka disi­dang­kan di sana?
Kan sudah saya bilang tadi, ada imunitas pengadilan. Pemerintah Belanda tidak bisa menginter­vensi pengadilan.

Apa benar sih pemerintah Be­landa itu tidak mengakui RMS, jangan-jangan ini akal-akalan saja?
Pemerintah Belanda tidak menga­kui RMS secara organi­sasi. Tapi masih ada yang meng­impikan berusaha memberikan momentum yang seolah-olah RMS ada.

Padahal sebenarnya bagai­mana?
Saya rasa tidak ada pengaruh apa-apa sebenarnya. Makanya saya heran, kok mereka minta kepada pemerintah Belanda untuk me­nangkap Bapak Presi­den. Apa haknya RMS menang­kap Presi­den.

Mereka menilai ada perla­kuan tidak semena-mena dari pemerintah?
Itu kan hanya pendapat sege­lintir manusia yang membuat onar saja. Saya sendiri sudah ba­nyak masuk ke daerah kantong-kantong orang Maluku, tidak ada masalah. Sudah beberapa kali saya gelar kesenian Patti­mura dan diterima oleh mereka dengan baik.

Tapi RMS masih ada kan yang sekarang digerakkan oleh John Wattilete?
John Wattilete pernah menga­ta­­­kan, dia sebagai Presiden Maluku Selatan mau bicara dan berunding sama pemerintah Ma­laysia. Saya bilang, bagi Indone­sia, RMS sudah tidak ada dan sudah ditumpas. Dan saya tidak mau bicara sama dia.

Sebenarnya berapa orang sih anggota RMS di Belanda?
 Saya tidak bisa kasih tahu. Yang jelas, kalau dulu ada 40.000 orang Maluku di sini (Belanda). Tapi setengahnya sudah pro  Indo­­nesia, dan setengah lagi masih RMS.

O ya, apakah pemerintah Belanda berniat meyakinkan Presiden SBY agar berkunjung ke Belanda?
Saya belum tahu. Sebab, masih terlalu pagi  untuk membicarakan hal tersebut. [RM]