Berita

presiden sby/ist

PAN: SBY Batalkan Kunjungan, Kelompok Separatis Semakin Percaya Diri

JUMAT, 08 OKTOBER 2010 | 07:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Meskipun Pengadilan di Den Haag, Belanda telah menolak gugatan Republik Maluku Selatan (RMS), pemerintah diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan separatisme di tanah air secara komprehensif.

Karena pembatalan kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda pada Selasa lalu akan membuat kelompok separatis semakin percaya diri melakukan determinasi dan lobi-lobi internasional.

"Penundaan kunjungan Presiden ke Belanda bisa menginspirasi kelompok-kelompok separatis yang lain dengan menggunakan cara yang sama untuk menekan pemerintah indonesia pada level internasional," jelas Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bara Hasibuan kepada Rakyat Merdeka Online.
concerned dengan kemungkinan itu karena ada status immunity yang melekat. Walaupun begitu Bara mengakui pembatalan ini bisa menjadi masalah baru dalam diplomasi Indonesia.


"Yang diperlukan untuk menghadapi masalah separatisme bukan semata strategi diplomatik yang efektif, tapi penanganan akar-akar penyebab masih adanya aspirasi separatis di tanah air." tekannya.

"Akar penyebab dari masih eksisnya kelompok separatis yang berbasis diluar negeri adalah persoalan-persoalan klasik yang terus mendominasi daerah-daerah yang mempunyai bibit separatisme," tambah Bara.

Bara memberi contoh soal Papua yang akhir-akhir ini situasinya agak memanas, dimana tuntutan untuk referendum banyak didengungkan. Dia mendesak pemerintah harus berani memprakarsai pendekatan baru dalam mengatasi masalah itu.

"Perlu ada evalusai total terhadap kebijakan Otonomi Khusus yang dinilai oleh masyarakat Papua belum memberi manfaat secara signifikan. Kedua, Pemerintah juga harus merubah pola pendekatan dengan menekankan dialog terhadap semua pihak yang berkepentingan termasuk mereka yang menginginkan referendum. Untuk melakukan itu semua presiden perlu menunjuk satu individu yang khusus in charge mengenai Papua dan bertanggung jawab langsung di bawah presiden," tegas Bara. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Dokter Juga Manusia

Senin, 04 Mei 2026 | 06:21

May Day Beri Ruang Buruh Bersuara Tanpa Rasa Takut

Senin, 04 Mei 2026 | 06:06

Runway Menantang Zaman

Senin, 04 Mei 2026 | 05:41

Sukabumi Masih Dibayangi Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan

Senin, 04 Mei 2026 | 05:21

Sindiran Prabowo

Senin, 04 Mei 2026 | 05:07

Irwandi Yusuf Dirawat Intensif di Seoul hingga Juni

Senin, 04 Mei 2026 | 04:24

Permenaker 7/2026 Buka Celah Eksploitasi Buruh

Senin, 04 Mei 2026 | 04:18

Menteri AL AS Mundur Tanda Retaknya Mesin Perang Trump

Senin, 04 Mei 2026 | 04:03

Rakyat Kaltim Bersiap Demo Lagi

Senin, 04 Mei 2026 | 03:27

Rasanya Sulit Partai Ummat Pecat Amien Rais

Senin, 04 Mei 2026 | 03:19

Selengkapnya