Berita

ilustrasi

Greenpeace Didesak Segera Tinggalkan Indonesia

KAMIS, 07 OKTOBER 2010 | 16:11 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Desakan agar keberadaan LSM asal Kanada, Greenpeace, di Indonesia ditinjau ulang terus begulir.

Banyak kalangan yang curiga dengan misi yang sesungguhnya diemban oleh LSM yang kini memiliki kantor pusat di Amsterdam, Belanda, itu. Bukan tidak mungkin Greenpeace yang memiliki kantor di 41 negara dimanfaatkan oleh kelompok lobi negara maju dan korporasi raksasa internasional untuk mengintimidasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut Sekjen Prodem Andri, Greenpeace harus mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan berkaitan dengan kerusakan hutan Indonesia. Di dalam laporan itu, Greenpeace menuding perusahaan Indonesia sebagai biang keladi kerusakan hutan. Belakangan, data yang digunakan Greenpeace diduga palsu.

“Kami meminta agar aktivitas Greenpeace segera dihentikan. Ini (Greenpeace) adalah ancaman nyata neokolonialisme,” tegas Andri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut Andri, laporan yang didasarkan pada data palsu itu tentu sangat merusak kepentingan nasional. Faktanya, sambung Andri, Greenpeace sudah mengancam perekonomian nasional. Ini membuktikan bahwa pengaruh neokolonialisme masih tertancap kuat di seluruh dunia terutama negara berkembang.

“Greenpeace sama sekali tidak menguntungkan bagi Indonesia, lalu untuk apa dipertahankan?” tandas dia.

Andri menjelaskan, dibutuhkan tanggungjawab dan nasionalisme semua pihak untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia. Selain pemerintah, Andri meminta agar DPR juga segera turun tangan.

“Ada sesuatu yang tidak fair dalam kegiatan Greenpeace. Untuk itu, Ketua DPR harus memberikan pernyataan tentang adanya upaya destruktif dari pihak asing,” demikian Andri. [guh]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya