Berita

ilustrasi

Greenpeace Didesak Segera Tinggalkan Indonesia

KAMIS, 07 OKTOBER 2010 | 16:11 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Desakan agar keberadaan LSM asal Kanada, Greenpeace, di Indonesia ditinjau ulang terus begulir.

Banyak kalangan yang curiga dengan misi yang sesungguhnya diemban oleh LSM yang kini memiliki kantor pusat di Amsterdam, Belanda, itu. Bukan tidak mungkin Greenpeace yang memiliki kantor di 41 negara dimanfaatkan oleh kelompok lobi negara maju dan korporasi raksasa internasional untuk mengintimidasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut Sekjen Prodem Andri, Greenpeace harus mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan berkaitan dengan kerusakan hutan Indonesia. Di dalam laporan itu, Greenpeace menuding perusahaan Indonesia sebagai biang keladi kerusakan hutan. Belakangan, data yang digunakan Greenpeace diduga palsu.

“Kami meminta agar aktivitas Greenpeace segera dihentikan. Ini (Greenpeace) adalah ancaman nyata neokolonialisme,” tegas Andri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut Andri, laporan yang didasarkan pada data palsu itu tentu sangat merusak kepentingan nasional. Faktanya, sambung Andri, Greenpeace sudah mengancam perekonomian nasional. Ini membuktikan bahwa pengaruh neokolonialisme masih tertancap kuat di seluruh dunia terutama negara berkembang.

“Greenpeace sama sekali tidak menguntungkan bagi Indonesia, lalu untuk apa dipertahankan?” tandas dia.

Andri menjelaskan, dibutuhkan tanggungjawab dan nasionalisme semua pihak untuk mengusir Greenpeace dari Indonesia. Selain pemerintah, Andri meminta agar DPR juga segera turun tangan.

“Ada sesuatu yang tidak fair dalam kegiatan Greenpeace. Untuk itu, Ketua DPR harus memberikan pernyataan tentang adanya upaya destruktif dari pihak asing,” demikian Andri. [guh]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya