Berita

Wawancara

Ruhut Sitompul: Sebaiknya Kader Demokrat Jangan Nafsu Jadi Menteri

SABTU, 02 OKTOBER 2010 | 00:23 WIB

RMOL.Misalnya saja, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok yang menyata­kan akan ada  3 sampai 5 menteri diganti. Tapi tidak menyebutkan siapa orangnya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasih mem­­perkirakan, lima menteri teran­cam kena reshuffle kabinet, yakni Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menteri Komuni­kasi dan Informasi Tifatul Sem­biring, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto.

Namun Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Ruhut Sitompul menjamin 100 persen bahwa petinggi Partai Demokrat belum tahu soal reshuffle kabi­net. Sebab, SBY belum berbicara soal itu.

“Pak Anas Urbaningrum (Ke­tum Partai Demokrat) saja tidak tahu soal reshuffle itu. Jadi, saya heran, dari mana teman-teman saya itu dapat informasi bahwa ada menteri bakal diganti,’’ ujar­nya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Berikut kutipan wawancara dengan anggota Komisi III DPR yang dikenal dengan se­butan si Poltak Raja Minyak dari Medan itu.

Anda dikenal sering men­da­pat informasi akurat dari Ista­na, apakah sudah mendapat bocoran soal reshuffle kabinet?

Saya belum mendengarnya. Sejumlah teman-teman saya di lingkaran Istana, tak ada yang bilang dilakukan reshuffle kabi­net seusai evaluasi kinerja men­teri akhir Oktober menda­tang.

Apa Presiden pernah ngo­mong soal itu?

Sepengetahuan kami semua, Pak SBY belum pernah bicara soal ada menteri yang diganti.  Ba­pak orangnya kan sangat trans­paran. Kalau memang ada men­teri yang diganti, tentu sudah ada sinyal-sinyalnya. Ini kan nggak ada. Tidak ada angin sama sekali, kok ada yang memperkira­kan ada lima menteri yang diganti.

Yang memperkirakan itu kan pengurus Partai Demokrat juga, berarti akurat dong ?

Ah, belum tentu. Bisa jadi itu hanya dugaan-dugaan saja. Yah, semacam perkiraan begitu.

Lalu apa motivasinya?

Bisa jadi benar apa yang di­katakan Patrialis Akbar bahwa orang itu kepingin jadi menteri, makanya selalu gatal menyatakan bahwa dia akan diganti.

Kalau menurut Anda, bagai­mana?

Masuk akal, yang meminta diganti itu kepingin jadi menteri.

Makanya saya berharap agar teman-teman saya di Partai Demo­­krat untuk menahan dirilah. Sebaiknya tidak nafsu menjadi menteri.

Maksudnya?

Jangan mendahului atau me­maksa Pak SBY untuk mengganti menteri. Itu kan hak prerogatif Presiden. Biarkan saja Presiden yang menilai kinerja menteri. Kalau memang nanti ada yang mendapat rapor merah, kinerja­nya jelak, ya kalau menu­rut Presiden perlu diganti, ya bakal diganti. Nggak usah disu­ruh-suruh.

Lima menteri yang dipre­dik­si diganti itu nggak akurat begitu?

Tolong catat ya. Itu sangat tidak akurat. Saya jamin 100 persen bahwa informasi itu salah. Jujur ya para petinggi Partai Demo­­krat tidak tahu tentang reshuffle itu. Sebab, Presiden belum ngomong. Jadi, tolonglah teman-teman saya untuk mena­han diri.

Tampaknya Anda begitu ya­kin ya, apa alasannya?   

Sederhana saja karena kinerja lima menteri yang dimaksud sangat bagus. Barometer menteri diganti kan dari kinerja, bukan dari faktor yang lain.

Kalau faktor isu selingkuh?

Saya kira itu tidak masuk kate­gori ya. Ada dua menteri dari Partai Demokrat yang di­terpa isu selingkuh. Keduanya kan sudah membantah, itu tidak ada. Begitu juga istri menteri itu. Jadi, nggak usahlah dikembang-kembang­kan isu yang tidak benar terse­but. Isu itu dihembuskan oleh orang-orang yang kepingin jadi menteri. Janganlah main politik kotor untuk memojokkan seseo­rang. Tidak baguslah kita men­jelek-jelekkan teman sendiri.

Apa Anda yakin bahwa itu ti­dak dijadikan faktor penilai­an?

Begini ya, itu isu murahan, nggak tahu kejelasannya. Lagi­pula yang dijadikan barometer itu adalah kinerja. Presiden AS Bill Clinton yang jelas-jelas terbukti selingkuh dengan stafnya di Gedung Putih, Monica Lewin­sky, tidak diganti. Sebab, masyarakat AS menilai yang penting kinerja. Saya yakin, Pak SBY juga me­nilai dari kinerja menteri.

Emang bagus kinerja dua men­teri yang diterpa isu seling­kuh itu?

Saya menilainya kinerjanya sangat bagus. Misalnya Menhub. Indikatornya bisa dilihat saat angkutan lebaran lalu, kinerja­nya cukup bagus dan rapi. Salah satu prestasinya adalah sukses  mela­yani pemudik dengan meng­guna­kan berbagai moda transportasi, yakni udara, darat, dan laut.

Indikator lainnya adalah terjadi penurunan kecelakaan dan kor­ban meninggal dunia. Kalau tahun 2009 terjadi 1.648 kecela­kaan dengan 702 orang me­ninggal dunia, tapi tahun ini  1.397 kecelakaan dengan me­ninggal dunia 311 orang. Ini kan sebuah catatan prestasi.   

Lalu kinerja Menteri ESDM?

Itu juga cukup bagus. Saya yakin Pak SBY akan menilai dari kinerja, bukan dari isu murahan. Pak SBY itu punya mata di mana-mana, sehingga tahu mana yang benar dan tahu mana yang tidak benar. [RM]


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya